Pemkot Depok tak siap hadapi pembatasan BBM
Kamis, 31 Mei 2012 - 17:50 WIB
Pemkot Depok tak siap hadapi pembatasan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Mulai 1 Juni, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Namun, salah satu daerah, yakni Pemerintah Kota Depok mengaku sulit mematuhi aturan tersebut.
Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengaku kurang siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. Pasalnya, dia berdalih, 80 persen kendaraan dinas di Pemerintah Kota Depok memiliki CC diatas 1.500 cc.
"Kami siap tapi dalam aturan tidak disebutkan mengenai batasan cc kendaraan. Jadi, sepertinya sulit. Sementara kendaraan dinas di Depok banyak yang diatas 1.500 cc," kata Idris kepada wartawan, Kamis (31/5/2012).
Idris sendiri memiliki dua kendaraan dinas. Salah satunya menggunakan pertamax, sedangkan satunya lagi menggunakan solar.
"Kalau pembatasan cc tidak jelas saya rasa sulit untuk dilakukan di Depok saat ini. Namun, kami juga sedang melakukan sosialisasi agar kendaraan dinas menggunakan pertamax," katanya.
Solusinya, kata dia, pihaknya kemungkinan akan melakukan pengadaan mobil operasional kendaraan dinas yang memiliki cc dibawah 1.500 cc. Hal itu agar dapat mengimplementasikan aturan tersebut.
"1 Juni saja sudah besok, sementara mobil atau kendaraan dinas kita saja 80 persennya diatas 2.000 CC, jadi sulit untuk saat ini, paling tidak pengadaan mobil tahun-tahun berikutnya akan kami sesuaikan dengan aturan, kalau sekarang kan mobilnya sudah terlanjur dibeli," tandasnya. (mai)
Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengaku kurang siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. Pasalnya, dia berdalih, 80 persen kendaraan dinas di Pemerintah Kota Depok memiliki CC diatas 1.500 cc.
"Kami siap tapi dalam aturan tidak disebutkan mengenai batasan cc kendaraan. Jadi, sepertinya sulit. Sementara kendaraan dinas di Depok banyak yang diatas 1.500 cc," kata Idris kepada wartawan, Kamis (31/5/2012).
Idris sendiri memiliki dua kendaraan dinas. Salah satunya menggunakan pertamax, sedangkan satunya lagi menggunakan solar.
"Kalau pembatasan cc tidak jelas saya rasa sulit untuk dilakukan di Depok saat ini. Namun, kami juga sedang melakukan sosialisasi agar kendaraan dinas menggunakan pertamax," katanya.
Solusinya, kata dia, pihaknya kemungkinan akan melakukan pengadaan mobil operasional kendaraan dinas yang memiliki cc dibawah 1.500 cc. Hal itu agar dapat mengimplementasikan aturan tersebut.
"1 Juni saja sudah besok, sementara mobil atau kendaraan dinas kita saja 80 persennya diatas 2.000 CC, jadi sulit untuk saat ini, paling tidak pengadaan mobil tahun-tahun berikutnya akan kami sesuaikan dengan aturan, kalau sekarang kan mobilnya sudah terlanjur dibeli," tandasnya. (mai)
()
