Hatta: Tudingan Hattanomics salah besar!
Hatta: Tudingan Hattanomics salah besar!
A
A
A
Sindonews.com - Tudingan miring terhadap Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang dianggap terlalu protektif terhadap investor asing terus mengemuka.
Menanggapi label 'Hattanomics' yang gencar dibicarakan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai tudingan dirinya terlalu proteksionisme, restriksi perdagangan, dan pembatasan kepemilikan asing semuanya salah besar dan tidak berdasar.
Menurut Hatta, Indonesia saat ini merupakan pasar yang sangat terbuka terutama bagi investor asing. Pemerintah juga rajin berkeliling daerah menawarkan konsep MP3EI kepada banyak investor. "Terbukti investor asing banyak masuk, dimana proteksionismenya?" kata Hatta, Selasa (5/6/2012).
Sementara itu mengenai renegosiasi kontrak karya pertambangan, Hatta menegaskan, renegosiasi merupakan perintah UU, dimana pemerintah bersama investor pertambangan terus berunding mendapatkan keputusan yang saling menguntungkan. "Pantas tidak royalti hanya dapat satu persen? Tapi kan saya tidak bisa memberlakukan itu (renegosiasi) sepihak!," ujar Hatta.
Yang jelas, kata Hatta, kebijakan Pemerintah tetap mengedepankan kepentingan nasional, sama halnya dengan negara lain yang memiliki aturan maupun kebijakan yang harus kita hormati.
Sebelumnya diberitakan, Kevin O’Rourke analisis politik berbasis di Jakarta, memunculkan istilah “Hattanomics, yang merujuk pada kebijakan ekonomi di bawah pimpinan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, yang juga calon pengganti Presiden Yudhoyono pada 2014.
Menurut O’Rourke, Hattanomics berupa proteksionisme, restriksi perdagangan, dan pembatasan kepemilikan asing. Menurut O’Rourke, ini kian mencemaskan investor asing. Selain itu, Hattanomics memunculkan kebijakan soal renegosiasi kontrak karya, pembatasan saham asing di pertambangan, dan penghentian ekspor mineral.
Menanggapi label 'Hattanomics' yang gencar dibicarakan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai tudingan dirinya terlalu proteksionisme, restriksi perdagangan, dan pembatasan kepemilikan asing semuanya salah besar dan tidak berdasar.
Menurut Hatta, Indonesia saat ini merupakan pasar yang sangat terbuka terutama bagi investor asing. Pemerintah juga rajin berkeliling daerah menawarkan konsep MP3EI kepada banyak investor. "Terbukti investor asing banyak masuk, dimana proteksionismenya?" kata Hatta, Selasa (5/6/2012).
Sementara itu mengenai renegosiasi kontrak karya pertambangan, Hatta menegaskan, renegosiasi merupakan perintah UU, dimana pemerintah bersama investor pertambangan terus berunding mendapatkan keputusan yang saling menguntungkan. "Pantas tidak royalti hanya dapat satu persen? Tapi kan saya tidak bisa memberlakukan itu (renegosiasi) sepihak!," ujar Hatta.
Yang jelas, kata Hatta, kebijakan Pemerintah tetap mengedepankan kepentingan nasional, sama halnya dengan negara lain yang memiliki aturan maupun kebijakan yang harus kita hormati.
Sebelumnya diberitakan, Kevin O’Rourke analisis politik berbasis di Jakarta, memunculkan istilah “Hattanomics, yang merujuk pada kebijakan ekonomi di bawah pimpinan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, yang juga calon pengganti Presiden Yudhoyono pada 2014.
Menurut O’Rourke, Hattanomics berupa proteksionisme, restriksi perdagangan, dan pembatasan kepemilikan asing. Menurut O’Rourke, ini kian mencemaskan investor asing. Selain itu, Hattanomics memunculkan kebijakan soal renegosiasi kontrak karya, pembatasan saham asing di pertambangan, dan penghentian ekspor mineral.
()
Explore More