Kurtubi: Kebijakan pembatasan BBM sengsarakan rakyat

Sindonews.com - Hampir dua minggu pelaksanaan kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, ternyata masih ditemukan pelanggaran. Hal tersebut semakin memperkuat keyakinan berbagai pihak yang menganggap kebijakan andalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut tidak tepat dan hanya menyengsarakan rakyat.

Pengamat Perminyakan, Kurtubi menilai salah satu kebijakan pemerintah dengan melarang kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD sangat ribet. Apalagi jika nantinya aturan itu diberlakukan untuk kendaraan pribadi.

"Intinya ribet, itu baru untuk kendaraan dinas saja kan, apalagi nanti mobil pribadi juga," ujar Kurtubi kepada Sindonews dalam sambungan teleponnya, Rabu (13/6/2012).

Dia menuturkan, dari keseluruhan kebijakan tersebut, penghematan yang didapatkan hanya relatif kecil. Akan tetapi pemerintah harus mengeluarkan biaya pengawasan yang sangat mahal. Seperti yang diketahui, target penghematan tidak mencapai 1 juta kiloliter (kl).

"Pengawasan di SPBU itu siapa nantinya, harus lagi disiagakan polisi satu-satu. Karena enggak mungkin petugas SPBU yang melaporkan kalau ada pelat merah pakai premium, bukan tugasnya. Harus polisi yang nantinya melapor atasan-atasan pegawai negeri itu," jelasnya.

Selain itu, menurut Kurtubi, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sangat kontra produktif dengan keinginan pemerintah yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Industri yang merupakan sektor pendukung pertumbuhan ekonomi harus mengeluarkan biaya lebih karena tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Kemungkinan besar, industri akan lakukan penyempitan di lapangan pekerjaan untuk menutupi ongkos produksi. Sehingga tingkat pengangguran pun akan bertambah banyak. "Akhirnya pertumbuhan ekonomi tidak tercapai dan kebijakan ini akan sengsarakan rakyat, kan supply-nya dibatasi," pungkasnya. (bro)