Pemerintah belum serius perbaiki ekonomi RI

Sindonews.com - Memasuki tahun ke-13 reformasi, masih tampak secara jelas ketidakseriusan pemerintah dalam memenuhi aspirasi masyarakat dan hal itu terlihat dari berbagai gejolak yang terjadi di daerah.

Gambaran tersebut seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI Keuangan dan Perbankan DPR RI Harry Azhar Azis dalam kajian tengah tahunan (KTT) INDEF 2012 dengan tema "Efektivitas fiskal, Percepatan, Infrastruktur dan Intermediasi Perbankan" di Hotel Pulman, Jakarta, Selasa (19/6/2012).

"Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat setelah krisis 1997/1998, dari minus 13,1 persen menjadi stabil di atas enam persen. Namun, timbul juga pertanyaan, apakah peningkatan peringkat hasil investasi dihasilkan dari kerja keras pemerintah atau ada faktor seperti situasi global yang relatif stabil sebelumnya," papar Harry dalam kesempatan tersebut.

Bila seandainya, kata Harry, pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan pengaruh dari situasi global, hal tersebut tentu berbahaya bagi Indonesia. Pasalnya, bila situasi global anjlok maka tentu saja perekonomian Indonesia juga akan ikut anjlok.

"Krisis Eropa yang makin membahayakan, mengingatkan Indonesia berpotensi mengalami penurunan investment gradenya (tingkat investasinya)," terang Harry.

Hal tersebut, lanjut Harry, Program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang menjadi idola pemerintah ternyata masih dalam tahap wacana.

"Untuk itu, pemerintah harus mampu membuat BUMN/D Pemerintah daerah dan Swasta betul-betul berinvestasi sesuai dengan rencana pemerintah. Bila tidak, ya tinggal rencana belaka," simpulnya.