Kuartal III, Garuda gelar rights issue
A
A
A
Sindonews.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menargetkan dapat menerbitkan saham baru (rights issue) pada kuartal ketiga 2012. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mulai melantai di bursa awal 2011 lalu ini, optimistis saham baru bisa segera rampung setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) akhir Juni mendatang.
“Ini sebenarnya dana yang dimasukkan pemerintah sejak 1993 lalu,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (20/6/2012).
Dia mengatakan, akibat perubahan perseroan tersebut menjadi perusahaan terbuka, dana Garuda Indonesia harus dikonversikan menjadi saham. Walaupun harus menunggu Peraturan Pemerintah (PP) untuk menerbitkan saham baru, Emir yakin rencana ini akan berjalan sesuai target semula.
"Jika dibandingkan dengan modal disetor (paid up capital) Garuda yang mencapai Rp2 triliun, nilai saham baru ini bahkan tidak mencapai 10 persen," tegasnya.
Sebagai informasi, Garuda berencana menerbitkan saham baru seri B. Di mana saham diterbitkan tanpa pemberian hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dengan nilai sebesar Rp8 miliar.
Saham baru ini diterbitkan untuk meningkatkan penyertaan modal negara. Dengan menerbitan saham baru ini, kepemilikan pemerintah bisa meningkat menjadi 15,65 miliar lembar saham atau sekitar 69,14 persen.
“Ini sebenarnya dana yang dimasukkan pemerintah sejak 1993 lalu,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (20/6/2012).
Dia mengatakan, akibat perubahan perseroan tersebut menjadi perusahaan terbuka, dana Garuda Indonesia harus dikonversikan menjadi saham. Walaupun harus menunggu Peraturan Pemerintah (PP) untuk menerbitkan saham baru, Emir yakin rencana ini akan berjalan sesuai target semula.
"Jika dibandingkan dengan modal disetor (paid up capital) Garuda yang mencapai Rp2 triliun, nilai saham baru ini bahkan tidak mencapai 10 persen," tegasnya.
Sebagai informasi, Garuda berencana menerbitkan saham baru seri B. Di mana saham diterbitkan tanpa pemberian hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dengan nilai sebesar Rp8 miliar.
Saham baru ini diterbitkan untuk meningkatkan penyertaan modal negara. Dengan menerbitan saham baru ini, kepemilikan pemerintah bisa meningkat menjadi 15,65 miliar lembar saham atau sekitar 69,14 persen.
()