Salurkan BBM nonsubsidi, peran pertamina berpotensi melemah
Senin, 25 Juni 2012 - 13:00 WIB
Salurkan BBM nonsubsidi, peran pertamina berpotensi melemah
A
A
A
Sindonews.com - Peran PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu distributor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi berpotensi melemah seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri ESDM nomor 16 tahun 20122 tentang kegiatan penyaluran BBM nonsubsidi.
"Pemasaran BBM nonsubsidi yang seharusnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah, dengan lahirnya permen tersebut sangat berpotensi melemah Pertamina selaku penyalur BBM nonsubsidi," kata Direktur Puskeppi Sofyano Zakaria, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (25/6/2012).
Sofyano mengungkapkan, pertimbangan yang digunakan dalam Permen ESDM nomor 16 tahun 2011 tersebut, ternyata mengacu pada peraturan yang terkait dengan penyaluran BBM Bersubsidi. Namun, Permen tersebut juga di pergunakan dan diberlakukan untuk mengatur kegiatan penyaluran BBM nonsubsidi.
"Khususnya berkaitan dengan kegiatan penyaluran BBM nonsubsidi, sangat berpotensi dimaknai publik sangat over protective dan sebagai pasal titipan pihak asing dan kompetitor dari BUMN Migas," ungkap Sofyano.
Dia menambahkan, agar Permen ESDM tersebut dihapus karena tidak sesuai dengan peran Pertamina sebagai lembaga penyalur BBM dan mempersempit ruang gerak BUMN tersebut.
"Keberadaan Permen tersebut berpotensi dimaknai publik sebagai adanya ego sektoral Kementerian ESDM dalam bisnis BBM nonsubsidi yang seharusnya berjalan secara alami tanpa perlu intervensi yang dalam dari pemerintah," tutup Sofyano.
"Pemasaran BBM nonsubsidi yang seharusnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah, dengan lahirnya permen tersebut sangat berpotensi melemah Pertamina selaku penyalur BBM nonsubsidi," kata Direktur Puskeppi Sofyano Zakaria, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (25/6/2012).
Sofyano mengungkapkan, pertimbangan yang digunakan dalam Permen ESDM nomor 16 tahun 2011 tersebut, ternyata mengacu pada peraturan yang terkait dengan penyaluran BBM Bersubsidi. Namun, Permen tersebut juga di pergunakan dan diberlakukan untuk mengatur kegiatan penyaluran BBM nonsubsidi.
"Khususnya berkaitan dengan kegiatan penyaluran BBM nonsubsidi, sangat berpotensi dimaknai publik sangat over protective dan sebagai pasal titipan pihak asing dan kompetitor dari BUMN Migas," ungkap Sofyano.
Dia menambahkan, agar Permen ESDM tersebut dihapus karena tidak sesuai dengan peran Pertamina sebagai lembaga penyalur BBM dan mempersempit ruang gerak BUMN tersebut.
"Keberadaan Permen tersebut berpotensi dimaknai publik sebagai adanya ego sektoral Kementerian ESDM dalam bisnis BBM nonsubsidi yang seharusnya berjalan secara alami tanpa perlu intervensi yang dalam dari pemerintah," tutup Sofyano.
()
