Kebijakan harga harus benahi sektor energi

Sindonews.com - Pemerintah diminta menjadikan penentuan harga gas sebagai momentum untuk membenahi sektor energi. Kebijakan itu diharapkan mampu mendorong sektor hulu, tengah, dan hilir bisnis gas.

Namun, pemerintah diharapkan mempertimbangkan kemampuan pelaku industri sebagai pengguna gas. Karena, bila harga terlalu tinggi, konsumenlah yang akhirnya akan terbebani.

“Artinya, efek paling konkret terhadap masalah harga gas yang tinggi untuk sektor industri adalah konsumen akhir, yakni ditandai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Kepentingan konsumen akhir seharusnya lebih diutamakan, jangan dikorbankan,” ujar anggota Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta kemarin.

Pemerintah saat ini masih mengkaji harga gas industri setelah sepakat merevisi kenaikan harga gas yang ditetapkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dari USD6,9 per MMBTU menjadi USD10,2 per MMBTU untuk wilayah Sumatera Selatan dan Jawa Barat.

Tingginya harga gas yang mencapai 55% dinilai berkaitan dengan peran ganda PGN sebagai transporter dan trader. Karena itu, Tulus meminta pemerintah tegas mereposisi peran ganda BUMN tersebut. Menurut dia, yang seharusnya mendapat insentif harga adalah industri hulu migas.

Terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan, pemerintah akan menghilangkan peran ganda tersebut dengan membuat perusahaan baru dalam pengelolaan gas dalam negeri.

Menurut Evita, akan dibuat anak usaha yang akan melakukan penyaluran atau perdagangan. “Kita akan bicarakan secara resmi nanti, saat ini belum tapi sudah dibicarakan tapi belum resmi,” ucap dia, kemarin. (bro)