DPR desak moratorium ekspor gas
Senin, 02 Juli 2012 - 08:48 WIB
DPR desak moratorium ekspor gas
A
A
A
Sindonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerukan kepada pemerintah untuk segera melakukan moratorium atau penghentian ekspor gas.Ini karena gas sangat penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali mengatakan, pemerintah sudah saatnya mempunyai kebijakan gas bumi yang secara tegas dan jelas berpihak kepada kepentingan nasional.“Kami minta pemerintah segera umumkan moratorium ekspor gas dan selanjutnya memanfaatkan gas untuk kepentingan domestik,” katanya di Jakarta kemarin.
Menurut dia, pemerintah harus segera mengubah paradigma pemanfaatan gas dari sebelumnya sebagai sumber devisa negara menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yakni sebagai bahan bakar dan memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Dia juga mengatakan, pemanfaatan gas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar keuntungannya ketimbang hanya sebagai sumber devisa. “Dampak berantai yang ditimbulkan antara lain penciptaan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Zainudin.
Lebih lanjut dia mengatakan, kekurangan pasokan gas yang saat ini dialami konsumen industri dan pembangkit listrik bakal teratasi kalau dilakukan moratorium.“Protes industri atas kenaikan harga gas sekarang ini juga tidak akan terjadi kalau gasnya tersedia,” katanya. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada periode 2012-2020 tambahan produksi gas diproyeksikan sebesar 5.118 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dari 17 lapangan.
Setidaknya terdapat empat lapangan berskala besar yang akan mulai memproduksi gas bumi. Empat ladang itu adalah proyek laut dalam Chevron Indonesia Company dengan target produksi pada 2014 sebesar 830 MMSCFD, Blok Masela yang dioperasikan Inpex Corporation sebesar 400 MMSCFD pada 2017, Proyek Tangguh dengan operator BP mulai 2018 sebesar 870 MMSCFD,dan Blok Natuna Timur dengan operator PT Pertamina (Persero) mulai 2020 sebesar 1.000 MMSCFD. “Kami minta produksi gas dari lapangan-lapangan itu untuk domestik dengan membangun infrastruktur yang memadai mulai dari sekarang,”ucapnya.
Sementara anggota Komisi VII DPR lainnya, Dito Ganinduto menambahkan, pemanfaatan gas di dalam negeri juga akan menjadi pengganti BBM baik untuk kendaraan maupun pembangkit yang berharga lebih mahal.Dengan demikian, lanjutnya, terjadi penghematan subsidi BBM besar-besaran.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali mengatakan, pemerintah sudah saatnya mempunyai kebijakan gas bumi yang secara tegas dan jelas berpihak kepada kepentingan nasional.“Kami minta pemerintah segera umumkan moratorium ekspor gas dan selanjutnya memanfaatkan gas untuk kepentingan domestik,” katanya di Jakarta kemarin.
Menurut dia, pemerintah harus segera mengubah paradigma pemanfaatan gas dari sebelumnya sebagai sumber devisa negara menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yakni sebagai bahan bakar dan memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Dia juga mengatakan, pemanfaatan gas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar keuntungannya ketimbang hanya sebagai sumber devisa. “Dampak berantai yang ditimbulkan antara lain penciptaan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Zainudin.
Lebih lanjut dia mengatakan, kekurangan pasokan gas yang saat ini dialami konsumen industri dan pembangkit listrik bakal teratasi kalau dilakukan moratorium.“Protes industri atas kenaikan harga gas sekarang ini juga tidak akan terjadi kalau gasnya tersedia,” katanya. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada periode 2012-2020 tambahan produksi gas diproyeksikan sebesar 5.118 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dari 17 lapangan.
Setidaknya terdapat empat lapangan berskala besar yang akan mulai memproduksi gas bumi. Empat ladang itu adalah proyek laut dalam Chevron Indonesia Company dengan target produksi pada 2014 sebesar 830 MMSCFD, Blok Masela yang dioperasikan Inpex Corporation sebesar 400 MMSCFD pada 2017, Proyek Tangguh dengan operator BP mulai 2018 sebesar 870 MMSCFD,dan Blok Natuna Timur dengan operator PT Pertamina (Persero) mulai 2020 sebesar 1.000 MMSCFD. “Kami minta produksi gas dari lapangan-lapangan itu untuk domestik dengan membangun infrastruktur yang memadai mulai dari sekarang,”ucapnya.
Sementara anggota Komisi VII DPR lainnya, Dito Ganinduto menambahkan, pemanfaatan gas di dalam negeri juga akan menjadi pengganti BBM baik untuk kendaraan maupun pembangkit yang berharga lebih mahal.Dengan demikian, lanjutnya, terjadi penghematan subsidi BBM besar-besaran.
(and)
Lihat Juga :
