Petani se-dunia serukan pembaruan agraria
Sabtu, 14 Juli 2012 - 13:13 WIB
Petani se-dunia serukan pembaruan agraria
A
A
A
Sindonews.com - Pembaruan agrarian merupakan solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Reforma agraria juga dinilai akan meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Demikian sebagian rekomendasi yang dihasilkan Lokakarya Agraria Internasional yang digelar lebih 100 petani dari 40 negara di Bukittinggi Selasa-Jumat (10-13 Juli).
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dan Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional (La Via Campesina) mengatakan, pembaruan agraria perlu dilakukan untuk menata kembali struktur ketimpangan penguasaan agraria tersebut. “Pendistribusian tanah pada petani, khusus peruntukkannya bagi pembangunan pertanian pangan, merupakan syarat utama dalam pembangunan kedaulatan pangan dengan basis keadilan rakyat,” ujarnya, Sabtu (14/7/2012)
Ia juga mengatakan, lahan pertanian milik petani di seluruh dunia terus berkurang dari tahun ke tahun, termasuk di Indonesia. "Penguasaan tanah di tingkat rumah tangga petani di Indonesia rata-rata hanya 0,3 hektar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kurangnya produksi pangan dan tingkat kesejahteraan petani," kata pimpinan 200 juta petani dari 170 negara tersebut.
Ketua Bidang Kajian Strategis Nasional SPI Achmad Yakub menambahkan, pembaruan agraria untuk merupakan solusi bagi krisis ekonimi yang terjadi di Eropa dan Amerika serta krisis harga dan pangan yang terus berlangsung di dunia internasional. "Melalui deklarasi kedaulatan pangan, kita tidak hanya ingin mewujudkan kedaulatan pangan, tapi ingin membangun perdaban dunia yang baru," ujarnya.
Para pemimpin dunia termasuk Pemerintah Indonesia diimbau tidak lagi mengikuti jejak pembangunan di Eropa dan Amerika. "Petani menginginkan pembangunan yang menjunjung nilai kemanusiaan, lingkungan hidup serta memiliki solidaritas."
Dunia internasional, saat ini dihancurkan dengan sistem ekonomi yang saling mematikan. "Ekspor CPO dari perusahaan Indonesia telah mematikan petani kelapa di India. Sebaliknya, impor produk pertanian dari Thailand juga mematikan petani Indonesia," kata Yakub.
Dalam lokakarya selama tiga hari di Bukittinggi, para petani dari seluruh dunia saling bertukar pengalaman tentang proses pembaruan agraria, cara meraih keberhasilan bahkan kesalahan-kesalahan, agar tak mengulanginya lagi di masa depan.
"Banyak dari kaum muda yang ingin bekerja di pertanian yang tak punya akses terhadap lahan harus pergi ke kota. Perempuan di pedesaan yang punya hak atas tanah harus pergi ke luar negeri untuk menjadi buruh migran," ujar Yen-Ling Tsai dari Taiwan Rural Front.
Sementara, di Indonesia, kaum muda dan perempuan ini seringkali harus melawan perusahaan raksasa dalam mempertahankan lahan dan wilayah mereka. Dalam sepuluh perusahaan teratas yang berinvestasi untuk perampasan tanah, tiga diantaranya mengambil lokasi di Indonesia: Indah Kiat Pulp & Paper (2,3 juta hektar), Tata Power (2 juta hektar), dan Sinar Mas Grup (1,6 juta hektar).
Sementara banyak perusahaan lain berlomba-lomba mencaplok lahan di negeri ini. Keresahan mengenai perampasan lahan, sulitnya investasi di pedesaan, serta mempertahankan hak atas tanah dan wilayah petani dan masyarakat adat juga sampai ke masyarakat internasional.
Setidaknya saat ini ada dua inisiatif di level tersebut, yang pertama adalah Panduan Sukarela mengenai Pengaturan Hak Guna Lahan, Perikanan dan Kehutanan di Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), serta pengakuan hak asasi petani di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Paolo Groppo dari Divisi Pembangunan Pedesaan FAO yang juga hadir dalam acara ini menyatakan,"Inisiatif dari bawah sangat penting, dan FAO terus memfasilitasi hal tersebut seperti yang dilakukan pada kasus Panduan Sukarela mengenai Pengaturan Hak Guna Lahan, Perikanan dan Kehutanan."
Dia melanjutkan, pembaruan agraria sejati yang digagas La Via Campesina dan berbagai gerakan di seluruh dunia adalah bagian dari proses demokratisasi rakyat.
Setelah menggelar lokakarya, para petani akan mengikuti Seminar Reforma Agraria Abad 21 yang digelar di Balai Sidang Bung Hatta, Bukittinggi pada hari ini dan ditutup pada besok, Minggu 15 Juli 2012 dengan perayaan peringatan hari lahir SPI ke-14 di Jorong Sibaladuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota. Utusan Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan HS Dillon, Gubernur Irwan Prayitno dan Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo dijadwalkan menghadiri acara tersebut.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dan Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional (La Via Campesina) mengatakan, pembaruan agraria perlu dilakukan untuk menata kembali struktur ketimpangan penguasaan agraria tersebut. “Pendistribusian tanah pada petani, khusus peruntukkannya bagi pembangunan pertanian pangan, merupakan syarat utama dalam pembangunan kedaulatan pangan dengan basis keadilan rakyat,” ujarnya, Sabtu (14/7/2012)
Ia juga mengatakan, lahan pertanian milik petani di seluruh dunia terus berkurang dari tahun ke tahun, termasuk di Indonesia. "Penguasaan tanah di tingkat rumah tangga petani di Indonesia rata-rata hanya 0,3 hektar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kurangnya produksi pangan dan tingkat kesejahteraan petani," kata pimpinan 200 juta petani dari 170 negara tersebut.
Ketua Bidang Kajian Strategis Nasional SPI Achmad Yakub menambahkan, pembaruan agraria untuk merupakan solusi bagi krisis ekonimi yang terjadi di Eropa dan Amerika serta krisis harga dan pangan yang terus berlangsung di dunia internasional. "Melalui deklarasi kedaulatan pangan, kita tidak hanya ingin mewujudkan kedaulatan pangan, tapi ingin membangun perdaban dunia yang baru," ujarnya.
Para pemimpin dunia termasuk Pemerintah Indonesia diimbau tidak lagi mengikuti jejak pembangunan di Eropa dan Amerika. "Petani menginginkan pembangunan yang menjunjung nilai kemanusiaan, lingkungan hidup serta memiliki solidaritas."
Dunia internasional, saat ini dihancurkan dengan sistem ekonomi yang saling mematikan. "Ekspor CPO dari perusahaan Indonesia telah mematikan petani kelapa di India. Sebaliknya, impor produk pertanian dari Thailand juga mematikan petani Indonesia," kata Yakub.
Dalam lokakarya selama tiga hari di Bukittinggi, para petani dari seluruh dunia saling bertukar pengalaman tentang proses pembaruan agraria, cara meraih keberhasilan bahkan kesalahan-kesalahan, agar tak mengulanginya lagi di masa depan.
"Banyak dari kaum muda yang ingin bekerja di pertanian yang tak punya akses terhadap lahan harus pergi ke kota. Perempuan di pedesaan yang punya hak atas tanah harus pergi ke luar negeri untuk menjadi buruh migran," ujar Yen-Ling Tsai dari Taiwan Rural Front.
Sementara, di Indonesia, kaum muda dan perempuan ini seringkali harus melawan perusahaan raksasa dalam mempertahankan lahan dan wilayah mereka. Dalam sepuluh perusahaan teratas yang berinvestasi untuk perampasan tanah, tiga diantaranya mengambil lokasi di Indonesia: Indah Kiat Pulp & Paper (2,3 juta hektar), Tata Power (2 juta hektar), dan Sinar Mas Grup (1,6 juta hektar).
Sementara banyak perusahaan lain berlomba-lomba mencaplok lahan di negeri ini. Keresahan mengenai perampasan lahan, sulitnya investasi di pedesaan, serta mempertahankan hak atas tanah dan wilayah petani dan masyarakat adat juga sampai ke masyarakat internasional.
Setidaknya saat ini ada dua inisiatif di level tersebut, yang pertama adalah Panduan Sukarela mengenai Pengaturan Hak Guna Lahan, Perikanan dan Kehutanan di Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), serta pengakuan hak asasi petani di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Paolo Groppo dari Divisi Pembangunan Pedesaan FAO yang juga hadir dalam acara ini menyatakan,"Inisiatif dari bawah sangat penting, dan FAO terus memfasilitasi hal tersebut seperti yang dilakukan pada kasus Panduan Sukarela mengenai Pengaturan Hak Guna Lahan, Perikanan dan Kehutanan."
Dia melanjutkan, pembaruan agraria sejati yang digagas La Via Campesina dan berbagai gerakan di seluruh dunia adalah bagian dari proses demokratisasi rakyat.
Setelah menggelar lokakarya, para petani akan mengikuti Seminar Reforma Agraria Abad 21 yang digelar di Balai Sidang Bung Hatta, Bukittinggi pada hari ini dan ditutup pada besok, Minggu 15 Juli 2012 dengan perayaan peringatan hari lahir SPI ke-14 di Jorong Sibaladuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota. Utusan Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan HS Dillon, Gubernur Irwan Prayitno dan Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo dijadwalkan menghadiri acara tersebut.
(and)
Lihat Juga :
