Pemerintah butuh buffer stock kedelai
Senin, 30 Juli 2012 - 12:54 WIB
Pemerintah butuh buffer stock kedelai
A
A
A
Sindonews.com - Mengingat tingginya kebutuhan kedelai dan besarnya ketergantungan terhadap kedelai impor, maka kebijakan pasar yang dibuat pemerintah semestinya menerapkan buffer stock (stok penyangga) untuk mengantisipasi sekaligus melakukan minimalisasi gejolak harga komoditas seperti halnya kedelai.
"Kenaikan harga kedelai di pasar dalam dua minggu terakhir, telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pengrajin tahu tempe di seluruh Indonesia," terang Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Tajudi Nursahid di depan para awak media saat konferensi pers di ruang Audio Visual, Kantor KPPU, Jakarta, Senin (30/7/2012).
Kebutuhan terhadap kedelai di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Tercatat, kebutuhan kedelai tahun 2012 hingga semester I sebesar 2,2 juta ton dibanding kebutuhan tahun 2011 sebesar 2,61 juta ton. Dari kebutuhan tersebut, rata-rata yang mampu dipenuhi oleh kebutuhan dalam negeri sekitar 25-30 persen di mana sisanya diperoleh dari berbagai negara melalu mekanisme Impor.
"Dengan demikian, ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor, sangat besar sehingga sangat berpengaruh terhada fluktuasi harga," ujarnya.
Untuk itu, lanjut Tajudin, KPPU sedang melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap pola pergerakan harga yang terjadi di pasar kedelai nasional, terutama di basis-basis konsumen kedelai impor yang hampir 78 persennya terkonsentrasi di 5 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY dan Bali.
Kesimpulannya, pemerintah harus mengeluarkan langkah atau kebijakan fundamental agar persoalan kenaikan harga kedelai tidak terulang dan dapat diantisipasi. Dirinya menawarkan dua hal guna memecahkan permasalahan tersebut.
"Menerapkan buffer stock yang dikontrol penuh oleh pemerintah untuk mengantisipasi. Sekaligus meminimalisasi gejolak harga komoditas seperti halnya kedelai," sebutnya.
Kemudian yang kedua, lanjutnya lagi, pemerintah harus meningkatkan produksi kedelai dalam negeri untuk mengurangi tingginya tingkat ketergantungan terhadap kedelai impor. "Karena itu perlu ada kebijakan teknis meningkatkan produksi kedelai nasional," simpulnya.
"Kenaikan harga kedelai di pasar dalam dua minggu terakhir, telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pengrajin tahu tempe di seluruh Indonesia," terang Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Tajudi Nursahid di depan para awak media saat konferensi pers di ruang Audio Visual, Kantor KPPU, Jakarta, Senin (30/7/2012).
Kebutuhan terhadap kedelai di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Tercatat, kebutuhan kedelai tahun 2012 hingga semester I sebesar 2,2 juta ton dibanding kebutuhan tahun 2011 sebesar 2,61 juta ton. Dari kebutuhan tersebut, rata-rata yang mampu dipenuhi oleh kebutuhan dalam negeri sekitar 25-30 persen di mana sisanya diperoleh dari berbagai negara melalu mekanisme Impor.
"Dengan demikian, ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor, sangat besar sehingga sangat berpengaruh terhada fluktuasi harga," ujarnya.
Untuk itu, lanjut Tajudin, KPPU sedang melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap pola pergerakan harga yang terjadi di pasar kedelai nasional, terutama di basis-basis konsumen kedelai impor yang hampir 78 persennya terkonsentrasi di 5 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY dan Bali.
Kesimpulannya, pemerintah harus mengeluarkan langkah atau kebijakan fundamental agar persoalan kenaikan harga kedelai tidak terulang dan dapat diantisipasi. Dirinya menawarkan dua hal guna memecahkan permasalahan tersebut.
"Menerapkan buffer stock yang dikontrol penuh oleh pemerintah untuk mengantisipasi. Sekaligus meminimalisasi gejolak harga komoditas seperti halnya kedelai," sebutnya.
Kemudian yang kedua, lanjutnya lagi, pemerintah harus meningkatkan produksi kedelai dalam negeri untuk mengurangi tingginya tingkat ketergantungan terhadap kedelai impor. "Karena itu perlu ada kebijakan teknis meningkatkan produksi kedelai nasional," simpulnya.
(and)
Lihat Juga :
