Swasembada kedelai butuh komitmen pendanaan
Rabu, 08 Agustus 2012 - 10:43 WIB
Swasembada kedelai butuh komitmen pendanaan
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian pertanian menyatakan bahwa upaya mencapai target surplus kedelai pada tahun 2014 menuntut pemenuhan komitmen,terutama penganggaran.
Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk membantu petani dan melibatkan peran swasta,termasuk mengundang importir untuk berinvestasi. “Asal Rp1,1 triliun ada anggaran tahun ini kemudian 2013 Rp2,2 triliun, dan 2014 butuh Rp3,2 triliun.Total akumulasinya hingga 2014 Rp6,8 triliun. Kalau ini berjalan lancar, kita bisa surplus kedelai hingga 120.000 ton dari kebutuhan yang ada saat ini,” kata Direktur Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian Kementerian Pertanian Maman Suparman seusai diskusi ketahanan pangan mengenai swasembada kedelai di Jakarta kemarin.
Maman menjelaskan, surplus bisa dicapai dengan asumsi ada penambahan lahan areal baru seluas 1,3 juta hektare. Namun, yang menjadi persoalan saat ini adalah perhatian terhadap kedelai masih bukan menjadi prioritas dari target swasembada pangan. “Memang kita akui pemerintah punya target swasembada. Tapi, porsi kedelai sangat kecil, masih di bawah 50 persen, belum bisa memenuhi kebutuhan kita,”ujar pengamat pertanian dari Asosiasi Politik dan Ekonomi Khudori kepada SINDO kemarin.
Pemulia tanaman kedelai Harry Is Mulyana dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) mengungkapkan hal yang sama.Menurut dia,sebenarnya sudah banyak penelitian yang memungkinkan petani menanam kedelai bahkan dengan kualitas memadai. “Namun, penerapannya di masyarakat masih terhambat distribusi dan regulasi,”cetusnya. Menurut Harry,pemerintah harus bisa membangun sistem kebijakan pangan berbasis kedelai yang menguntungkan semua pihak.
Dia menilai, harus ada jaminan untuk menetapkan harga yang menarik,dan membentuk usaha tani kedelai dengan akses ke perbankan. Sementara, dari Asosiasi Perajin Tahu-Tempe Himan Ismail Metareum memastikan, harga tahu tempe telah naik hingga 10 persen meski pemerintah menurunkan bea masuk impor dari lima persen menjadi nol persen.
Dia mengatakan, kenaikan itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Langkah pembebasan bea impor memang dinilai tidak mungkin menghentikan melonjaknya harga kedelai, sebelum pemerintah melakukan langkah swasembada yang bisa memberikan jaminan pasokan.
“Karena itu,mau tidak mau kita harus memberi insentif kepada para petani dengan menggunakan porsi yang pas untuk perluasan usaha kedelai ini,” kata anggota DPR yang membidangi masalah pertanian,Jafar Hafsah.
Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk membantu petani dan melibatkan peran swasta,termasuk mengundang importir untuk berinvestasi. “Asal Rp1,1 triliun ada anggaran tahun ini kemudian 2013 Rp2,2 triliun, dan 2014 butuh Rp3,2 triliun.Total akumulasinya hingga 2014 Rp6,8 triliun. Kalau ini berjalan lancar, kita bisa surplus kedelai hingga 120.000 ton dari kebutuhan yang ada saat ini,” kata Direktur Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian Kementerian Pertanian Maman Suparman seusai diskusi ketahanan pangan mengenai swasembada kedelai di Jakarta kemarin.
Maman menjelaskan, surplus bisa dicapai dengan asumsi ada penambahan lahan areal baru seluas 1,3 juta hektare. Namun, yang menjadi persoalan saat ini adalah perhatian terhadap kedelai masih bukan menjadi prioritas dari target swasembada pangan. “Memang kita akui pemerintah punya target swasembada. Tapi, porsi kedelai sangat kecil, masih di bawah 50 persen, belum bisa memenuhi kebutuhan kita,”ujar pengamat pertanian dari Asosiasi Politik dan Ekonomi Khudori kepada SINDO kemarin.
Pemulia tanaman kedelai Harry Is Mulyana dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) mengungkapkan hal yang sama.Menurut dia,sebenarnya sudah banyak penelitian yang memungkinkan petani menanam kedelai bahkan dengan kualitas memadai. “Namun, penerapannya di masyarakat masih terhambat distribusi dan regulasi,”cetusnya. Menurut Harry,pemerintah harus bisa membangun sistem kebijakan pangan berbasis kedelai yang menguntungkan semua pihak.
Dia menilai, harus ada jaminan untuk menetapkan harga yang menarik,dan membentuk usaha tani kedelai dengan akses ke perbankan. Sementara, dari Asosiasi Perajin Tahu-Tempe Himan Ismail Metareum memastikan, harga tahu tempe telah naik hingga 10 persen meski pemerintah menurunkan bea masuk impor dari lima persen menjadi nol persen.
Dia mengatakan, kenaikan itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Langkah pembebasan bea impor memang dinilai tidak mungkin menghentikan melonjaknya harga kedelai, sebelum pemerintah melakukan langkah swasembada yang bisa memberikan jaminan pasokan.
“Karena itu,mau tidak mau kita harus memberi insentif kepada para petani dengan menggunakan porsi yang pas untuk perluasan usaha kedelai ini,” kata anggota DPR yang membidangi masalah pertanian,Jafar Hafsah.
(and)
Lihat Juga :
