Daya saing energi RI masih terhambat
Jum'at, 10 Agustus 2012 - 20:35 WIB
Daya saing energi RI masih terhambat
A
A
A
Sindonews.com - Daya saing dan kemandirian pangan dan energi Indonesia saat ini terbilang masih sangat jauh dari kata sempurna. Pasalnya, upaya pemerintah dalam mewujudkan kemajuan bangsa yang berbasis kemandirian pangan guna mampu bersaing di perekonomian global pada kenyataannya masih banyak menuai hambatan.
Bahkan, percepatan pembangunan secara nasional saat ini masih terbilang sangat lamban perkembangannya. Hal itu dapat dibuktikan dengan kelangkaan listrik di beberapa daerah nusantara, subsudi BBM yang masih membebani APBN, bahan pangan yang tergantung pada pasar impor. Sampai pada tahun 2011, cadangan minyak per-barel hanya mencapai 7.73 miliar.
“Pemerintah menjadi harus mengimpor minyak sebesar 91.485.762 barel dan BBM 25.347 (ribu kilo liter). Beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM sebesar Rp160 triliun pada tahun 2011,“ kata Direktur Utama Pengurus Pusat Pandu Tani Indonesia, Sarjan Tahir dalam acara diskusi bertajuk “Daya Saing & Kemandirian Pangan dan Energi bagi Eksistensi NKRI”.
di Jakarta, Jumat (10/8/2012).
Dalam acara diskusi yang dihadiri beberapa mantan pejabat negara seperti Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden RI), Umar Said (Wakil Komisaris Utama Pertamina), M Yasin (Mantan Sekjen Watannas), dan Anton Apriyantono (Mantan Menteri Pertanian dan Anggota Komite Inovasi Nasional), Sarjan membeberkan betapa pentingnya membahas permasalahan ketahanan pangan dalam negeri bagi eksistensi NKRI.
“Kami melihat sesuatu yang luar biasa terkait dengan ketahanan pangan dan energi, selain faktor goncangan ekonomi. Karena masyarakat kita dijejali impor,” katanya.
Pasalnya, dari data yang telah dimilikinya, Sarjan melihat sumber energi alternatif melalui Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dalam eksplorasi dan produksi belum maksimal.
Total produksi gas bumi nasional pada tahun 2011 sebesar 2.948.367 MMSCF, tahun 2010 listrik dari energi terbarukan 8.772,50 MW, di tahun yang sama Bahan Bakar Nabati (BBN) sebesar 2.912.690 KL.
Sarjan juga mengatakan, gas Bumi, energi terbarukan dan batubara dinilai belum mampu menggantikan minyak bumi, program konversi energi dan penghematan BBM tidak berjalan lancar.
“Kemampuan persediaan pangan dari hasil sumber daya alam nasional mengalami kenyataan serupa. Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan yang ditargetkan pada tahun 2014 berjalan lamban.
Mewaspadai hal itu, diperlukan segera tanggap dan tindak pemerintah dalam mengapresiasi kebutuhan pokok pangan, seperti padi, daging dan sayuran,“ jelasnya.
Sarjan juga menjelaskan, bahan pangan utama penting lainnya seperti kedelai, jagung, sayur dan buah-buahan yang juga belum dapat terpenuhi oleh produksi nasional. Sehingga sering mengakibatkan lonjakan harga dan pemerintah terpaksa melakukan impor untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan bahan pangan.
“Kemandirian pangan dan energi adalah harga mati dalam pembangunan nasional,“ tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Sarjan, dengan kemandirian pangan dan energi, Indonesia tidak akan mudah didikte oleh bangsa dan tidak mudah terpecah belah sehingga mengancam kelasungan NKRI. Pangan dan energi merupakan salah satu sektor primer yang menentukan eksistensi Indonesia di kancah internasional dan nasional.
“Kami akan terus merangkul jajaran pusat untuk mendongkrak permasalahan yang sangat penting itu,“ pungkasnya.
Bahkan, percepatan pembangunan secara nasional saat ini masih terbilang sangat lamban perkembangannya. Hal itu dapat dibuktikan dengan kelangkaan listrik di beberapa daerah nusantara, subsudi BBM yang masih membebani APBN, bahan pangan yang tergantung pada pasar impor. Sampai pada tahun 2011, cadangan minyak per-barel hanya mencapai 7.73 miliar.
“Pemerintah menjadi harus mengimpor minyak sebesar 91.485.762 barel dan BBM 25.347 (ribu kilo liter). Beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM sebesar Rp160 triliun pada tahun 2011,“ kata Direktur Utama Pengurus Pusat Pandu Tani Indonesia, Sarjan Tahir dalam acara diskusi bertajuk “Daya Saing & Kemandirian Pangan dan Energi bagi Eksistensi NKRI”.
di Jakarta, Jumat (10/8/2012).
Dalam acara diskusi yang dihadiri beberapa mantan pejabat negara seperti Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden RI), Umar Said (Wakil Komisaris Utama Pertamina), M Yasin (Mantan Sekjen Watannas), dan Anton Apriyantono (Mantan Menteri Pertanian dan Anggota Komite Inovasi Nasional), Sarjan membeberkan betapa pentingnya membahas permasalahan ketahanan pangan dalam negeri bagi eksistensi NKRI.
“Kami melihat sesuatu yang luar biasa terkait dengan ketahanan pangan dan energi, selain faktor goncangan ekonomi. Karena masyarakat kita dijejali impor,” katanya.
Pasalnya, dari data yang telah dimilikinya, Sarjan melihat sumber energi alternatif melalui Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dalam eksplorasi dan produksi belum maksimal.
Total produksi gas bumi nasional pada tahun 2011 sebesar 2.948.367 MMSCF, tahun 2010 listrik dari energi terbarukan 8.772,50 MW, di tahun yang sama Bahan Bakar Nabati (BBN) sebesar 2.912.690 KL.
Sarjan juga mengatakan, gas Bumi, energi terbarukan dan batubara dinilai belum mampu menggantikan minyak bumi, program konversi energi dan penghematan BBM tidak berjalan lancar.
“Kemampuan persediaan pangan dari hasil sumber daya alam nasional mengalami kenyataan serupa. Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan yang ditargetkan pada tahun 2014 berjalan lamban.
Mewaspadai hal itu, diperlukan segera tanggap dan tindak pemerintah dalam mengapresiasi kebutuhan pokok pangan, seperti padi, daging dan sayuran,“ jelasnya.
Sarjan juga menjelaskan, bahan pangan utama penting lainnya seperti kedelai, jagung, sayur dan buah-buahan yang juga belum dapat terpenuhi oleh produksi nasional. Sehingga sering mengakibatkan lonjakan harga dan pemerintah terpaksa melakukan impor untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan bahan pangan.
“Kemandirian pangan dan energi adalah harga mati dalam pembangunan nasional,“ tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Sarjan, dengan kemandirian pangan dan energi, Indonesia tidak akan mudah didikte oleh bangsa dan tidak mudah terpecah belah sehingga mengancam kelasungan NKRI. Pangan dan energi merupakan salah satu sektor primer yang menentukan eksistensi Indonesia di kancah internasional dan nasional.
“Kami akan terus merangkul jajaran pusat untuk mendongkrak permasalahan yang sangat penting itu,“ pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
