NU siap perjuangkan kedaulatan petani
Selasa, 04 September 2012 - 13:25 WIB
NU siap perjuangkan kedaulatan petani
A
A
A
Sindonews.com - Nahdlatul Ulama (NU), sebagai civil society terbesar di Indonesia, akan memperjuangkan kedaulatan petani dalam artian terpenuhinya kesejahteraan.
Cita-cita di atas merupakan salah satu agenda utama yang akan dibahas dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar, yang akan dilaksanakan pada 14-17 September 2012 mendatang.
"NU ingin memperjuangkan ke negara untuk dikembalikannya kedaulatan petani. Kalau tidak negara akan kualat terhadap rakyatnya yang melarat," tegas Ketua PBNU Hilmi Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Penegasan yang sama juga mencuat dalam seminar pra Munas dan Konbes yang dilaksanakan di Makasar, kemarin. Seminar tersebut mengambil tema Dampak Liberalisasi di Sektor Pertanian dan Pangan. Rangkaian Munas dan Konbes NU sendiri rencananya akan secara resmi diluncurkan siang ini.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Prof Dr Muhammad Yunus mengatakan, perdagangan bebas merupakan upaya menurunkan hambatan dalam perdagangan internasional antar negara. Pertanian juga salah satu sektor yang mengalami liberalisasi.
"Dengan liberalisasi maka akan terjadi persaingan yang menyebabkan hanya produsen yang paling efisien yang bisa bertahan. Kalau petani kecil diperlakukan sama seperti itu, maka bisa kolaps,” papar Yunus.
Liberalisasi ditekankan bukanlah hal yang haram untuk dilakukan, namun pelaksanaannya harus secara selektif. Kesiapan masyarakat terhadap standar harga di tingkat internasional juga harus dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan liberalisasi.
Sementara itu, executif Serikat Petani Indonesia Tedjo Pramono, menegaskan, liberalisasi telah menjadi mesin pembunuh bagi para petani yang menyebabkan mereka tidak berdaulat atas dirinya. Maraknya industri kelapa sawit di Indonesia ternyata telah menyebabkan penderitaan jutaan petani kelapa biasa di India dan petani soya di Eropa.
"Mereka menjadi sama sekali tidak memiliki bergaining position di tingkat internasional," ungkap Tedjo.
Ia tidak setuju dengan model pertanian terspesialisasi di area lahan tertentu karena menyebabkan musnahnya keanekaragaman hayati di lahan tersebut. Menurutnya, pertanian cukup memanen dari proses metabolisme alam, sementara proses spesialisasi menyebabkan diperlukannya pupuk, insektisida pembunuh serangga yang menyebabkan rusaknya tanah dan hancurnya biodiversitas.
Revitalisasi pertanian yang diterapkan di Amerika dan Eropa dan mulai diadopsi di Indonesia, menurutnya, tidak pas, karena akan menjerumuskan dalam kehancuran. “Kita harus keluar dari model yang ada, yang menyebabkan petani kecil tetap kecil dan terjadi akumulasi kapital pada pemilik modal,” papar Tedjo.
Munas dan Konbes NU yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, diharapkan mampu menyelamatkan para petani. Terdapat tiga pilar pertanian untuk kehidupan, pertama reforma agraria, yaitu mencegah spekulasi dan akumulasi tanah pada sekelompok kecil orang, sementara banyak orang lain memerlukan untuk hidup.
Kedua adalah agro ekonologi, yaitu bertani semata memanen dari mekanisme alam dan terakhir adalah kedaulatan pangan, dan yang ketiga berani menolak impor pangan dengan menyediakan lumbung pangan, pangan untuk kehidupan dan pemulihan ekologi. Dalam hal ini pertanian keluarga harus menjadi sistem pertanian yang terbesar, sementara usaha industri cukup menjadi bagian yang kecil.
Cita-cita di atas merupakan salah satu agenda utama yang akan dibahas dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar, yang akan dilaksanakan pada 14-17 September 2012 mendatang.
"NU ingin memperjuangkan ke negara untuk dikembalikannya kedaulatan petani. Kalau tidak negara akan kualat terhadap rakyatnya yang melarat," tegas Ketua PBNU Hilmi Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Penegasan yang sama juga mencuat dalam seminar pra Munas dan Konbes yang dilaksanakan di Makasar, kemarin. Seminar tersebut mengambil tema Dampak Liberalisasi di Sektor Pertanian dan Pangan. Rangkaian Munas dan Konbes NU sendiri rencananya akan secara resmi diluncurkan siang ini.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Prof Dr Muhammad Yunus mengatakan, perdagangan bebas merupakan upaya menurunkan hambatan dalam perdagangan internasional antar negara. Pertanian juga salah satu sektor yang mengalami liberalisasi.
"Dengan liberalisasi maka akan terjadi persaingan yang menyebabkan hanya produsen yang paling efisien yang bisa bertahan. Kalau petani kecil diperlakukan sama seperti itu, maka bisa kolaps,” papar Yunus.
Liberalisasi ditekankan bukanlah hal yang haram untuk dilakukan, namun pelaksanaannya harus secara selektif. Kesiapan masyarakat terhadap standar harga di tingkat internasional juga harus dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan liberalisasi.
Sementara itu, executif Serikat Petani Indonesia Tedjo Pramono, menegaskan, liberalisasi telah menjadi mesin pembunuh bagi para petani yang menyebabkan mereka tidak berdaulat atas dirinya. Maraknya industri kelapa sawit di Indonesia ternyata telah menyebabkan penderitaan jutaan petani kelapa biasa di India dan petani soya di Eropa.
"Mereka menjadi sama sekali tidak memiliki bergaining position di tingkat internasional," ungkap Tedjo.
Ia tidak setuju dengan model pertanian terspesialisasi di area lahan tertentu karena menyebabkan musnahnya keanekaragaman hayati di lahan tersebut. Menurutnya, pertanian cukup memanen dari proses metabolisme alam, sementara proses spesialisasi menyebabkan diperlukannya pupuk, insektisida pembunuh serangga yang menyebabkan rusaknya tanah dan hancurnya biodiversitas.
Revitalisasi pertanian yang diterapkan di Amerika dan Eropa dan mulai diadopsi di Indonesia, menurutnya, tidak pas, karena akan menjerumuskan dalam kehancuran. “Kita harus keluar dari model yang ada, yang menyebabkan petani kecil tetap kecil dan terjadi akumulasi kapital pada pemilik modal,” papar Tedjo.
Munas dan Konbes NU yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, diharapkan mampu menyelamatkan para petani. Terdapat tiga pilar pertanian untuk kehidupan, pertama reforma agraria, yaitu mencegah spekulasi dan akumulasi tanah pada sekelompok kecil orang, sementara banyak orang lain memerlukan untuk hidup.
Kedua adalah agro ekonologi, yaitu bertani semata memanen dari mekanisme alam dan terakhir adalah kedaulatan pangan, dan yang ketiga berani menolak impor pangan dengan menyediakan lumbung pangan, pangan untuk kehidupan dan pemulihan ekologi. Dalam hal ini pertanian keluarga harus menjadi sistem pertanian yang terbesar, sementara usaha industri cukup menjadi bagian yang kecil.
(gpr)
Lihat Juga :
