Jatah BBM bakal ditambah
Kamis, 06 September 2012 - 10:44 WIB
Jatah BBM bakal ditambah
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah telah mengajukan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya premium dan solar, sebesar 4 juta kiloliter (kl) ke DPR. Tambahan itu akan dialokasikan ke daerah-daerah yang jatah BBM-nya menipis seperti DKI.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Legowo menuturkan, penambahan kuota BBM bersubsidi itu segera dibahas pemerintah dan DPR. ”Kalau enggak besok ya Senin kita ketemu Komisi VII, kita akan sampaikan sekalian,” katanya seusai acara pengumuman hasil lelang wilayah kerja (WK) migas di Jakarta kemarin.
Seperti diberitakan, DKI Jakarta terancam kelangkaan premium. Bila tak ada penambahan kuota, jatah premium bersubsidi untuk Jakarta habis pada 15 September mendatang. Berdasarkan data PT Pertamina (persero) per 30 Agustus 2012, penyaluran premium di Jakarta sudah mencapai 1,41 juta kl. Jumlah itu lebih 37,4 persen dari kuota untuk Jakarta 1,03 juta kl.
Selain Jakarta, kuota premium di empat provinsi lainnya, yakni Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat,dan Jawa Barat, juga dikhawatirkan habis dalam waktu dekat. Evita mengatakan, penambahan kuota hanya dilakukan pada BBM jenis premium dan solar. ”Porsi paling banyak premium,”tuturnya. Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani menilai pemerintah terlambat mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi.
Padahal, pembahasan penambahan kuota BBM bersubsidi membutuhkan waktu panjang. ”Kesannya nanti DPR yang lambat merespons, padahal pemerintah yang mendadak mengajukan tambahan kuota,” ujarnya.
Dewi mengatakan, angka realisasi konsumsi BBM bersubsidi yang tidak transparan menjadi penyebab kekhawatiran kelangkaan BBM bersubsidi di Jakarta dan sejumlah daerah. Seharusnya pemerintah lebih cermat menentukan angka penggunaan BBM bersubsidi berdasarkan realitas di lapangan.
Data pemerintah selama ini mengacu pada setiap provinsi. Alangkah baiknya jika perhitungan konsumsi BBM dimulai dari bawah, yakni kecamatan. ”Seharusnya dikalkulasikan dari bawah sehingga angka realisasi konsumsi BBM lebih terperinci,” ungkapnya.
Anggota Komisi VII lainnya Satya W Yudha mengatakan, penambahan kuota BBM pantas disetujui jika didasarkan pada permintaan riil masyarakat.
Namun pemerintah juga tidak boleh mengesampingkan maraknya penyelundupan-penyelundupan BBM bersubsidi di berbagai daerah yang justru dinilainya sebagai masalah yang segera harus diatasi secara serius. ”Di samping itu konversi BBM ke BBG (bahan bakar gas) juga tetap diperhatikan,” katanya.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir berharap pemerintah dan DPR segera merealisasi tambahan kuota BBM bersubsidi di beberapa daerah, khususnya Jakarta.
Apabila penambahan tidak segera dilakukan, kelangkaan BBM bersubsidi akan terjadi, bahkan bisa meluas ke daerah-daerah lain. ”(Konsumsi premium) DKI Jakarta sudah mencapai 90% atau setara 1,45 juta kl.Artinya sisanya tinggal 10 persen. Kita khawatir tidak akan cukup dalam waktu dekat,” katanya.
Di bagian lain, stok BBM bersubsidi disejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum( SPBU) hingga kemarin masih aman. Kepala SPBU 31.103.03 yang berada di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Ardhi Widodo mengaku tidak mengetahui kuota premium akan habis dalam waktu dekat. ”Sampai saat ini Pertamina masih teratur mengirim BBM kepada kami,” ucapnya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Legowo menuturkan, penambahan kuota BBM bersubsidi itu segera dibahas pemerintah dan DPR. ”Kalau enggak besok ya Senin kita ketemu Komisi VII, kita akan sampaikan sekalian,” katanya seusai acara pengumuman hasil lelang wilayah kerja (WK) migas di Jakarta kemarin.
Seperti diberitakan, DKI Jakarta terancam kelangkaan premium. Bila tak ada penambahan kuota, jatah premium bersubsidi untuk Jakarta habis pada 15 September mendatang. Berdasarkan data PT Pertamina (persero) per 30 Agustus 2012, penyaluran premium di Jakarta sudah mencapai 1,41 juta kl. Jumlah itu lebih 37,4 persen dari kuota untuk Jakarta 1,03 juta kl.
Selain Jakarta, kuota premium di empat provinsi lainnya, yakni Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat,dan Jawa Barat, juga dikhawatirkan habis dalam waktu dekat. Evita mengatakan, penambahan kuota hanya dilakukan pada BBM jenis premium dan solar. ”Porsi paling banyak premium,”tuturnya. Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani menilai pemerintah terlambat mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi.
Padahal, pembahasan penambahan kuota BBM bersubsidi membutuhkan waktu panjang. ”Kesannya nanti DPR yang lambat merespons, padahal pemerintah yang mendadak mengajukan tambahan kuota,” ujarnya.
Dewi mengatakan, angka realisasi konsumsi BBM bersubsidi yang tidak transparan menjadi penyebab kekhawatiran kelangkaan BBM bersubsidi di Jakarta dan sejumlah daerah. Seharusnya pemerintah lebih cermat menentukan angka penggunaan BBM bersubsidi berdasarkan realitas di lapangan.
Data pemerintah selama ini mengacu pada setiap provinsi. Alangkah baiknya jika perhitungan konsumsi BBM dimulai dari bawah, yakni kecamatan. ”Seharusnya dikalkulasikan dari bawah sehingga angka realisasi konsumsi BBM lebih terperinci,” ungkapnya.
Anggota Komisi VII lainnya Satya W Yudha mengatakan, penambahan kuota BBM pantas disetujui jika didasarkan pada permintaan riil masyarakat.
Namun pemerintah juga tidak boleh mengesampingkan maraknya penyelundupan-penyelundupan BBM bersubsidi di berbagai daerah yang justru dinilainya sebagai masalah yang segera harus diatasi secara serius. ”Di samping itu konversi BBM ke BBG (bahan bakar gas) juga tetap diperhatikan,” katanya.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir berharap pemerintah dan DPR segera merealisasi tambahan kuota BBM bersubsidi di beberapa daerah, khususnya Jakarta.
Apabila penambahan tidak segera dilakukan, kelangkaan BBM bersubsidi akan terjadi, bahkan bisa meluas ke daerah-daerah lain. ”(Konsumsi premium) DKI Jakarta sudah mencapai 90% atau setara 1,45 juta kl.Artinya sisanya tinggal 10 persen. Kita khawatir tidak akan cukup dalam waktu dekat,” katanya.
Di bagian lain, stok BBM bersubsidi disejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum( SPBU) hingga kemarin masih aman. Kepala SPBU 31.103.03 yang berada di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Ardhi Widodo mengaku tidak mengetahui kuota premium akan habis dalam waktu dekat. ”Sampai saat ini Pertamina masih teratur mengirim BBM kepada kami,” ucapnya.
(gpr)
Lihat Juga :
