LPJKN siap sosalisasikan sertifikasi badan usaha
Kamis, 06 September 2012 - 13:01 WIB
LPJKN siap sosalisasikan sertifikasi badan usaha
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) versi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tri Widjajanto memastikan gugatan hukum LPJKN versi Rendy Lamadjido ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, lanjut dia, pihaknya saat ini tengah fokus dalam pengembangan kinerja pemerintah dan daerah di 33 provinsi. Selain itu, LPJKN juga terus mendorong jasa konstruksi nasional untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur.
“Masalah hukum sudah selesai, dan sertifikasi badan usaha tentu kami yang tertibkan, sehingga kebijakan pusat dan daerah sama,” kata Tri kepada sejumlah media di Jakarta, Kamis (6/9/2012).
Sebagai informasi, sebelumnya terdapat dua kepengurusan LPJKN. Pertama yang dibentuk Kementerian PU yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 28 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No 4/2010 yang diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah No 29. Sedangkan kepengurusan LPJKN kedua adalah versi Rendy Lamadjido yang dulu menjabat pengurus LPJKN bentukan pemerintah.
Tri mengungkapkan bahwa, sesuai dengan UU No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, LPJKN akan memprioritaskan mengenai pengembangan jasa konstruksi agar bisa bersaing seperti sertifikasi keterampilan dan keahlian tenaga kerja. “Kita sekarang ini prioritaskan keahlian dalam bidang konstruksi baik SDM maupun juga kemampuan teknologi,” ujar Tri.
Menurutnya, sampai saat ini kepengurusan LPJKN sudah selesai di 33 provinsi, sehingga kelembagaan ini mampu untuk menyelesaikan program-prorgam pemerintah soal pembangunan infrastruktur lebih cepat, karena hal ini terkait soal sertifikasi yang akan dilakukan dalam setiap tender.
“Tentu salah satu tugas kami adalah melakukan sertifikasi setiap badan usaha, terutama dalam melaksanakan proyek proyek pemerintah pusat maupun daerah,” tuturnya.
Dengan demikian, lanjut dia, pihaknya saat ini tengah fokus dalam pengembangan kinerja pemerintah dan daerah di 33 provinsi. Selain itu, LPJKN juga terus mendorong jasa konstruksi nasional untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur.
“Masalah hukum sudah selesai, dan sertifikasi badan usaha tentu kami yang tertibkan, sehingga kebijakan pusat dan daerah sama,” kata Tri kepada sejumlah media di Jakarta, Kamis (6/9/2012).
Sebagai informasi, sebelumnya terdapat dua kepengurusan LPJKN. Pertama yang dibentuk Kementerian PU yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 28 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No 4/2010 yang diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah No 29. Sedangkan kepengurusan LPJKN kedua adalah versi Rendy Lamadjido yang dulu menjabat pengurus LPJKN bentukan pemerintah.
Tri mengungkapkan bahwa, sesuai dengan UU No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, LPJKN akan memprioritaskan mengenai pengembangan jasa konstruksi agar bisa bersaing seperti sertifikasi keterampilan dan keahlian tenaga kerja. “Kita sekarang ini prioritaskan keahlian dalam bidang konstruksi baik SDM maupun juga kemampuan teknologi,” ujar Tri.
Menurutnya, sampai saat ini kepengurusan LPJKN sudah selesai di 33 provinsi, sehingga kelembagaan ini mampu untuk menyelesaikan program-prorgam pemerintah soal pembangunan infrastruktur lebih cepat, karena hal ini terkait soal sertifikasi yang akan dilakukan dalam setiap tender.
“Tentu salah satu tugas kami adalah melakukan sertifikasi setiap badan usaha, terutama dalam melaksanakan proyek proyek pemerintah pusat maupun daerah,” tuturnya.
(gpr)
Lihat Juga :
