Sektor Jasa Konstruksi Kena Imbas Pelemahan Kurs Rupiah, Ini Tantangannya
loading...
A
A
A
JAKARTA - BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) berkomitmen dalam pembangunan nasional . Ketua Umum BPP GAPENSI Andi Rukman Karumpa berharap, dapat duduk bersama dengan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor jasa konstruksi .
"Adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku jasa konstruksi, solusi terbaik dapat ditemukan untuk mengatasi tantangan ini sehingga sektor jasa konstruksi tetap dapat berkontribusi maksimal terhadap pembangunan nasional," ujar Andi di Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Andi menyampaikan, sektor jasa konstruksi saat ini mengalami sejumlah tantangan. Pertama, pelemahan nilai tukar rupiah yang juga diikuti oleh menguatnya dolar AS secara signifikan memengaruhi biaya bahan baku impor yang digunakan dalam sektor konstruksi.
"Ketika nilai rupiah melemah, harga bahan baku impor seperti besi, baja, semen, dan alat-alat berat yang diimpor akan meningkat," ucap Andi.
Andi menyebut kenaikan biaya ini berdampak langsung pada peningkatan biaya produksi secara keseluruhan. Akibatnya, margin keuntungan menjadi lebih kecil dan harga proyek bisa melonjak jika tidak ada penyesuaian anggaran.
"Kami dari GAPENSI sangat mempertimbangkan untuk mengusulkan eskalasi nilai proyek kepada pemerintah," sambung Andi.
Menurut Andi, surat Kementerian Keuangan Nomor S-940/MK/2022 tentang usulan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penyesuaian harga (eskalasi) pada kontrak pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2022 akibat kenaikan harga BBM dan aspal, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum memberikan dampak positif kepada pelaku jasa konstruksi.
Andi menilai kenaikan biaya bahan baku yang tidak terduga ini perlu diakomodasi agar proyek-proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana tanpa menurunkan kualitas. "Kami berharap pemerintah bisa memahami situasi ini dan memberikan dukungan melalui penyesuaian anggaran atau kebijakan yang meringankan beban kontraktor," lanjut Andi.
"Adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku jasa konstruksi, solusi terbaik dapat ditemukan untuk mengatasi tantangan ini sehingga sektor jasa konstruksi tetap dapat berkontribusi maksimal terhadap pembangunan nasional," ujar Andi di Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Andi menyampaikan, sektor jasa konstruksi saat ini mengalami sejumlah tantangan. Pertama, pelemahan nilai tukar rupiah yang juga diikuti oleh menguatnya dolar AS secara signifikan memengaruhi biaya bahan baku impor yang digunakan dalam sektor konstruksi.
"Ketika nilai rupiah melemah, harga bahan baku impor seperti besi, baja, semen, dan alat-alat berat yang diimpor akan meningkat," ucap Andi.
Andi menyebut kenaikan biaya ini berdampak langsung pada peningkatan biaya produksi secara keseluruhan. Akibatnya, margin keuntungan menjadi lebih kecil dan harga proyek bisa melonjak jika tidak ada penyesuaian anggaran.
"Kami dari GAPENSI sangat mempertimbangkan untuk mengusulkan eskalasi nilai proyek kepada pemerintah," sambung Andi.
Menurut Andi, surat Kementerian Keuangan Nomor S-940/MK/2022 tentang usulan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penyesuaian harga (eskalasi) pada kontrak pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2022 akibat kenaikan harga BBM dan aspal, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum memberikan dampak positif kepada pelaku jasa konstruksi.
Andi menilai kenaikan biaya bahan baku yang tidak terduga ini perlu diakomodasi agar proyek-proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana tanpa menurunkan kualitas. "Kami berharap pemerintah bisa memahami situasi ini dan memberikan dukungan melalui penyesuaian anggaran atau kebijakan yang meringankan beban kontraktor," lanjut Andi.