Hindari kecurangan Bakrie, BUMN solusi terbaik
Kamis, 06 September 2012 - 18:50 WIB
Hindari kecurangan Bakrie, BUMN solusi terbaik
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah harus menyiasati rencana divestasi 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Selain batas waktu Perjanjian Jual Beli (Sales and Purchase Agreement/SPA) yang akan habis 25 Oktober 2012, ini juga dapat menghentikan kecurangan Bakrie melalui PT Multicapital.
Founder Lembaga Riset Katadata, Lin Che Wei menyarankan pemerintah untuk menggunakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengambil 7 persen saham yang ditawarkan.
"Ada opsi alternatif lewat BUMN dan itu cara yang cukup efektif dalam waktu dekat ini," kata Lin Che Wei di Menara BCA, Jakarta, Kamis (6/9/2012).
Lin menyebutkan beberapa nama perusahaan seperti PT Antam Tbk, PT Inco Indonesia dan PT Timah (persero) Tbk. Namun, menurutnya tiga perusahaan tersebut diragukan keberaniannya untuk mengendalikan Newmont nantinya. "Apa mereka punya keberanian bisa mengendalikan Newmont setelah saham didapatkan?" tanyanya.
Padahal 7 persen yang didapatkan, menurut Lin dapat menjadi sayap-sayap strategis untuk menguasai perusahaan. "Kalau untuk menunggu DPR itu tipis kemungkinan, tapi kalau tidak sekarang ya mulainya kapan? Karena dulu Pemerintah Pusat masuk di momen yang salah," pungkasnya.
Founder Lembaga Riset Katadata, Lin Che Wei menyarankan pemerintah untuk menggunakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengambil 7 persen saham yang ditawarkan.
"Ada opsi alternatif lewat BUMN dan itu cara yang cukup efektif dalam waktu dekat ini," kata Lin Che Wei di Menara BCA, Jakarta, Kamis (6/9/2012).
Lin menyebutkan beberapa nama perusahaan seperti PT Antam Tbk, PT Inco Indonesia dan PT Timah (persero) Tbk. Namun, menurutnya tiga perusahaan tersebut diragukan keberaniannya untuk mengendalikan Newmont nantinya. "Apa mereka punya keberanian bisa mengendalikan Newmont setelah saham didapatkan?" tanyanya.
Padahal 7 persen yang didapatkan, menurut Lin dapat menjadi sayap-sayap strategis untuk menguasai perusahaan. "Kalau untuk menunggu DPR itu tipis kemungkinan, tapi kalau tidak sekarang ya mulainya kapan? Karena dulu Pemerintah Pusat masuk di momen yang salah," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
