UMK Sukabumi diusulkan Rp1,2 juta
Jum'at, 07 September 2012 - 05:30 WIB
UMK Sukabumi diusulkan Rp1,2 juta
A
A
A
Sindonews.com - Kalangan buruh di Kabupaten Sukabumi mengusulkan besaran upah minimum kabupaten (UMK) untuk tahun 2013 mendatang sebesar Rp1,2 juta atau naik sekitar 40 persen dari besaran UMK tahun ini yang hanya sebesar Rp850 ribu.
Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (SP TSK) SPSI Kabupaten Sukabumi, Moch Popon, mengatakan besaran UMK untuk 2013 diusulkan sebesar Rp1,2 juta. Besaran ini didasari hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan SPSI di sejumlah pasar tradisional.
"Survey dilakukan terhadap 60 item barang kebutuhan di empat pasar tradisional, seperti Pasar Cibadak, Cicurug, Sukaraja dan Pasar Panggeleseran. Survey ini sudah disesuaikan dengan peraturan menteri tenaga kerja tentang komponen dan tahap pencapaian KHL. Hasilnya untuk mencapai hidup layak untuk seorang buruh dibutuhkan UMK sebesar Rp1,2 juta," ujar Popon kepada wartawan, Kamis (6/9/2012).
Kalangan buruh akan mendesak pemerintah setempat untuk menggunakan hasil survey KHL versi organisasi buruh ini sebagai landasan penetapan UMK tahun 2013. Popon berharap pemda lebih pro aktif dalam menentukan nasib buruh. Pasalnya beberapa tahun sebelumnya pemda telah menetapkan UMK terkecil di Jawa Barat.
Ketua tim suvery perwakilan buruh Doni Soedarsono mengaku hasil survey KHL yang telah dilakukannya di empat pasar tradisional itu dapat dipertanggungjawabkan baik validitas maupun objektifitasnya. "Survey ini semata-mata dilakukan sebagai syarat untuk menentukan UMK," kata Doni.
Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (SP TSK) SPSI Kabupaten Sukabumi, Moch Popon, mengatakan besaran UMK untuk 2013 diusulkan sebesar Rp1,2 juta. Besaran ini didasari hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan SPSI di sejumlah pasar tradisional.
"Survey dilakukan terhadap 60 item barang kebutuhan di empat pasar tradisional, seperti Pasar Cibadak, Cicurug, Sukaraja dan Pasar Panggeleseran. Survey ini sudah disesuaikan dengan peraturan menteri tenaga kerja tentang komponen dan tahap pencapaian KHL. Hasilnya untuk mencapai hidup layak untuk seorang buruh dibutuhkan UMK sebesar Rp1,2 juta," ujar Popon kepada wartawan, Kamis (6/9/2012).
Kalangan buruh akan mendesak pemerintah setempat untuk menggunakan hasil survey KHL versi organisasi buruh ini sebagai landasan penetapan UMK tahun 2013. Popon berharap pemda lebih pro aktif dalam menentukan nasib buruh. Pasalnya beberapa tahun sebelumnya pemda telah menetapkan UMK terkecil di Jawa Barat.
Ketua tim suvery perwakilan buruh Doni Soedarsono mengaku hasil survey KHL yang telah dilakukannya di empat pasar tradisional itu dapat dipertanggungjawabkan baik validitas maupun objektifitasnya. "Survey ini semata-mata dilakukan sebagai syarat untuk menentukan UMK," kata Doni.
(gpr)
Lihat Juga :
