Hilirisasi Minerba tak ada kemajuan
Senin, 17 September 2012 - 17:08 WIB
Hilirisasi Minerba tak ada kemajuan
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur menyebut Indonesia masih ketinggalan di bidang industri bahan baku. Rencana pemerintah membentuk program hilirisasi minerba juga dinilainya tidak mengalami kemajuan.
"Indonesia ketinggalan di industri di bahan baku dan baru akan dibentuk program hilirisasi minerba, tapi itu lelet juga," kata Natsir disela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (17/9/2012).
Menurutnya, pembahasan hilirisasi minerba masih ditambah dengan tidak sejalannya kebijakan antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait pelarangan ekspor bahan baku mineral. Hal ini juga ditambah dengan lamanya proses soal peraturan dan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Proses hilirisasi ini tidak ketemu titik antara Kemenperin dan Kemendag. Peraturan dan izinnya di ESDM lama. Kalau Indonesia itu dalam hal bahan baku pasti ketinggalan makanya impornya banyak," tambah dia.
Natsir menyebut, izin-izin di Kementerian ESDM seperti izin ekspor, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus soal minerba seharusnya direspon secara cepat.
"Industri besi baja perlu digenjot, tapi jangan besi baja tapi langsung misalnya ketentuannya sekarang mengharuskan 99 persen harus produk baja,langsung, tapi disiasasti dengan produk olahan setengah jadi dari iron or ke pic iron, itu sudah menghasilkan uang," jelasnya.
Kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah biji mineral yang diatur dalam Permen ESDM No 7 Tahun 2012 sempat diprotes pengusaha termasuk Kadin. Namun, pemerintah akhirnya memberikan beberapa persyaratan agar pengusaha tetap bisa melaksanakan ekspor bahan mentah mineral.
"Kalau memang serius untuk pelarangan ekspor bahan baku mineral agar melindungi produk dalam negeri, pemerintah perlu pro aktif, ajak ngomong langsung pengusaha-pengusahanya biar jelas," tandasnya. (mai)
"Indonesia ketinggalan di industri di bahan baku dan baru akan dibentuk program hilirisasi minerba, tapi itu lelet juga," kata Natsir disela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (17/9/2012).
Menurutnya, pembahasan hilirisasi minerba masih ditambah dengan tidak sejalannya kebijakan antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait pelarangan ekspor bahan baku mineral. Hal ini juga ditambah dengan lamanya proses soal peraturan dan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Proses hilirisasi ini tidak ketemu titik antara Kemenperin dan Kemendag. Peraturan dan izinnya di ESDM lama. Kalau Indonesia itu dalam hal bahan baku pasti ketinggalan makanya impornya banyak," tambah dia.
Natsir menyebut, izin-izin di Kementerian ESDM seperti izin ekspor, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus soal minerba seharusnya direspon secara cepat.
"Industri besi baja perlu digenjot, tapi jangan besi baja tapi langsung misalnya ketentuannya sekarang mengharuskan 99 persen harus produk baja,langsung, tapi disiasasti dengan produk olahan setengah jadi dari iron or ke pic iron, itu sudah menghasilkan uang," jelasnya.
Kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah biji mineral yang diatur dalam Permen ESDM No 7 Tahun 2012 sempat diprotes pengusaha termasuk Kadin. Namun, pemerintah akhirnya memberikan beberapa persyaratan agar pengusaha tetap bisa melaksanakan ekspor bahan mentah mineral.
"Kalau memang serius untuk pelarangan ekspor bahan baku mineral agar melindungi produk dalam negeri, pemerintah perlu pro aktif, ajak ngomong langsung pengusaha-pengusahanya biar jelas," tandasnya. (mai)
(gpr)
Lihat Juga :
