Swasta minat investasi di Bandara Kertajati
Kamis, 27 September 2012 - 15:57 WIB
Swasta minat investasi di Bandara Kertajati
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah akan segera memproses skema pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati melalui kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).
Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Jabar Agus Gustiar mengatakan, perubahan aturan tentang skema kerjama pemerintah dan swasta (KPS) bertujuan mempercepat pembangunan BIJB Kertajati.
Menurut dia, masuknya konsorsium pada pembangunan Bandara BIJB diharapkan segera menyelesaikan persoalan pembangunan bandara.
“Salah satu pilihan untuk pengembangan Bandara Kerjati yaitu melibatkan konsorsium. Mereka terdiri atas pengusaha Jabar, nasional, dan bisa jadi investor asing,” kata Agus Gustiar di Bandung, Kamis (27/9/2012).
Menurut dia, sejumlah pengusaha dari Kadin telah menyatakan kesiapannya terlibat pada pembangunan bandara tersebut.
Diakui dia, saat ini pembangunan Bandara Kertajati telah memasuki tahap clean and present demand. Proses pembangunan bandara yang terus berlanjut, semestinya diimbangi dengan berbagai kemudahan aturan dan perizinan.
Dia berharap, pembangunan Bandara Kertajati tidak tertunda lagi. Targetnya, tahun 2018, Bandara Kertajati mulai beroperasi.
Percepatan pembangunan bandara, akan berdampak positif bagi warga sekitar. Yaitu, mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Pembangunan bandara di kawasan itu, juga akan menarik industri melakukan aktivitas bisnis di kawasan tersebut.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Freddy R Saragih mengatakan pihaknya akan mensosialisasikan sekema kerjasama natara pemerintah dan swasta untuk mempercepat pembangunan Bandara Kertajati.
“Selama ini, kami kurang mensosialisasikan membangun proyek dalam skema KPS. Padahal, akan cukup membantu,” kata dia.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan pemerintah Majalengka untuk merancang langkah-langkah yang diperlukan pada skema KPS. Skema KPS bisa dilakukan setelah pemerintah setempat menjamin ketersediaan lahan.
Hal senada juga dikemukakan Kabag Perencanaan Direktorat Hubungan Udara Kementerian Perhubungan Bintang Hidayat. Menurut dia, selama ini, pihaknya belum melihat adanya skema pembangunan Kertajati. Padahal, konsepnya bisa menggunakan KPS.
Melalui skema itu, diharapkan pembangunan bandara tidak lagi terkendala biaya. “Pemprov Jabar bisa me-review masterplan Kertajati untuk mempercepat proses KPS,” pungkas dia.
Lebih lanjut Bintang Hidayat mengatakan, keterlibatan Kemenhub yaitu pada pembangunan sisi udara. Itupun akan dilakukan apabila pemerintah daerah, swasta, dan BUMN sudah tidak mampu menalangi.
Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Jabar Agus Gustiar mengatakan, perubahan aturan tentang skema kerjama pemerintah dan swasta (KPS) bertujuan mempercepat pembangunan BIJB Kertajati.
Menurut dia, masuknya konsorsium pada pembangunan Bandara BIJB diharapkan segera menyelesaikan persoalan pembangunan bandara.
“Salah satu pilihan untuk pengembangan Bandara Kerjati yaitu melibatkan konsorsium. Mereka terdiri atas pengusaha Jabar, nasional, dan bisa jadi investor asing,” kata Agus Gustiar di Bandung, Kamis (27/9/2012).
Menurut dia, sejumlah pengusaha dari Kadin telah menyatakan kesiapannya terlibat pada pembangunan bandara tersebut.
Diakui dia, saat ini pembangunan Bandara Kertajati telah memasuki tahap clean and present demand. Proses pembangunan bandara yang terus berlanjut, semestinya diimbangi dengan berbagai kemudahan aturan dan perizinan.
Dia berharap, pembangunan Bandara Kertajati tidak tertunda lagi. Targetnya, tahun 2018, Bandara Kertajati mulai beroperasi.
Percepatan pembangunan bandara, akan berdampak positif bagi warga sekitar. Yaitu, mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Pembangunan bandara di kawasan itu, juga akan menarik industri melakukan aktivitas bisnis di kawasan tersebut.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Freddy R Saragih mengatakan pihaknya akan mensosialisasikan sekema kerjasama natara pemerintah dan swasta untuk mempercepat pembangunan Bandara Kertajati.
“Selama ini, kami kurang mensosialisasikan membangun proyek dalam skema KPS. Padahal, akan cukup membantu,” kata dia.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan pemerintah Majalengka untuk merancang langkah-langkah yang diperlukan pada skema KPS. Skema KPS bisa dilakukan setelah pemerintah setempat menjamin ketersediaan lahan.
Hal senada juga dikemukakan Kabag Perencanaan Direktorat Hubungan Udara Kementerian Perhubungan Bintang Hidayat. Menurut dia, selama ini, pihaknya belum melihat adanya skema pembangunan Kertajati. Padahal, konsepnya bisa menggunakan KPS.
Melalui skema itu, diharapkan pembangunan bandara tidak lagi terkendala biaya. “Pemprov Jabar bisa me-review masterplan Kertajati untuk mempercepat proses KPS,” pungkas dia.
Lebih lanjut Bintang Hidayat mengatakan, keterlibatan Kemenhub yaitu pada pembangunan sisi udara. Itupun akan dilakukan apabila pemerintah daerah, swasta, dan BUMN sudah tidak mampu menalangi.
(gpr)
Lihat Juga :
