HKTI minta Bulog diberi kewenangan penuh

Sindonews.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendesak pemerintah agar memberikan kewenangan penuh kepada Perum Bulog untuk mengelola pangan secara nasional. HKTI menilai, selama ini kewenangan yang dimiliki Bulog belum cukup untuk bisa berperan sebagai stabilisator dan penyangga pangan nasional.

Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Rachmat Pambudi mengatakan, agar Bulog bisa berperan sebagai stabilisator, lembaga itu harus memiliki stok yang cukup agar bisa melakukan operasi pasar (OP) jika terjadi gejolak harga. Selain itu, kata dia, Bulog harus diberi kewenangan penuh untuk mengelola persediaan pangan nasional.

"Jangan seperti sekarang ini, Bulog diberikan tugas tersebut tapi tidak didukung dana yang cukup. Bahkan dananya harus mencari sendiri," katanya di Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Yang lebih penting, lanjut Rachmat, agar Bulog bisa menjalankan fungsi stabilisator dengan baik perlu dukungan kebijakan makro, di bawah payung kebijakan pangan nasional.

"Masalah ini perlu dipikirkan, sebab tanpa dipayungi strategi kebijakan, Bulog akan terombang-ambing," katanya.

Rachmat mencontohkan, sebagai institusi pangan nasional, pemeritah harus mencontoh Pemerintah India yang memberikan kewenangan kepada institusi pangannya (India Food Corporation/IFC). Di negara tersebut, institusi pangannya bertugas membeli beras dan gandum sebanyak 85 persen yang dihasilkan petani, sisanya 15 persen diperdagangkan secara bebas.

Hebatnya, kata Rachmat, hasil penyerapan beras dan gandum tersebut diolah ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dibeli lagi IFC. Sebagian lagi boleh dijual, tapi maksimum 15 persen.

"Kalau saja Bulog diberi kewenangan untuk mengusai pangan seperti itu, jelas tidak akan rugi," kata Rachmat.

Dengan demikian, jika pemerintah ingin menjadikan Bulog sebagai lembaga stabilisator harga pangan strategis, maka lembaga itu harus diberi kewenangan untuk menguasai pangan strategis.

"Memang, untuk menguasai stok pangan diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Tapi, kalau tujuan untuk menyelamatkan jutaan petani, dana sebesar apapun harusnya tidak menjadi masalah. Yang penting petani kita bisa diselamatkan," tegasnya.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga stok pangan nasional, jika terjadi penurunan produksi dalam negeri, maka pemerintah perlu memberikan Bulog kewenangan penuh untuk mengimpor kapan saja.

Hal ini mengingat masa panen di negara eksportir sulit diprediksi, harganyapun juga kerap bergejolak. Untuk itu, lebih baik Bulog diberi kebebasan untuk mengimpor, asalkan waktu menyalurkan harus hati-hati sehingga tidak merusak harga dalam negeri.