Kadin dorong percepatan pembangunan di daerah

Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sepenuhnya mendukung percepatan pembangunan di daerah. Untuk itu, salah satu progam utama Kadin adalah memperkuat dunia usaha di daerah.

“Kadin bersama dunia usaha akan mendukung kebijakan yang akan mempercepat pembangunan infrastruktur agar pembangunan di daerah-daerah dapat segera terlaksana sepenuhnya,” kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto ketika membuka Rapimnas Kadin di Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Pembangunan infrastruktur, lanjutnya, penting bagi dunia usaha, sehingga apabila harus dilakukan melalui mengurangi atau menghapuskan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), maka Kadin dan dunia usaha akan mendukung langkah itu. Menurutnya, pembatasan BBM yang masih bersubsidi ternyata mengakibatkan kelangkaan BBM di daerah-daerah.

“Bagi dunia usaha kelangkaan BBM lebih buruk akibatnya dari pada harga BBM yang lebih tinggi karena kelangkaan BBM menciptakan ketidakpastian usaha,” jelasnya.

Lebih lanjut Suryo mengatakan, stabilitas pertumbuhan ekonomi, efektivitas pembangunan di daerah, daya saing Indonesia dan upaya mengurangi kemiskinan, semuanya terkait dengan peran sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Apabila UMKM kuat, lanjutnya, maka kesejahteraan rakyat akan lebih mudah tercapai. Menurutnya, sektor UMKM yang merupakan bagian terbesar dalam struktur perekonomian Indonesia, belum mendapat akses ke layanan keuangan secara formal.

“Adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Kadin untuk bersama pemerintah meningkatkan akses UMKM terhadap layanan keuangan tersebut,” ujarnya.

Suryo menuturkan, dalam upaya meningkatkan akses layanan keuangan dibutuhkan tindakan ke dua arah, yaitu ke sisi permintaan dan ke sisi penawaran.

Untuk sisi pemintaan layanan keuangan, pertumbuhan sektor wirausaha saat ini sangat menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, di Indonesia kini terdapat 55, 53 juta UMKM, dimana 54 juta lebih diantaranya adalah usaha mikro. Jumlah ini diperkirakan akan terus tumbuh antara 1,5-2 persen di tahun-tahun mendatang.

“Kami usulkan untuk segera dirumuskan suatu pola kemiteraan antara pemerintah dan lembaga keuangan dengan Kadin secara khusus. Saya berharap Rapimnas memberikan pemikiran pada hal ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, selama ini Kadin terus berusaha untuk berperan sebagai mitra pemerintah yang efektif. Namun, misi Kadin tersebut belum dapat dilakukan secara optimal kerena belum seluruhnya dunia usaha bergabung dalam Kadin.

Dalam pelaksanaan penguatan peran Kadin, lanjutnya, Suryo mengusulkan agar keanggotaan Kadin dapat dijadikan persyaratan dalam berbagai permohonan perizinan dan permintaan kredit perbankan.

“Dunia usaha Indonesia dewasa ini menghadapi tantangan yang luar biasa besar. Tantangan yang saya maksud adalah bagaimana dunia usaha dapat mengisi peluang-peluang bisnis yang terbuka di dalam negeri. Selama ini peluang tersebut masih banyak yang terlewatkan oleh pengusaha nasional, terutama peengusaha yang berada di daerah,” tandasnya.