Hatta desak Menakertrans selesaikan masalah buruh
Kamis, 04 Oktober 2012 - 14:47 WIB
Hatta desak Menakertrans selesaikan masalah buruh
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyadari keluhan yang dirasakan oleh para buruh tenaga kerja outsourcing. Menurutnya, harus ada ketegasan terkait itu, sehingga perusahaan ataupun tenaga kerjanya tidak dirugikan.
Hatta mengaku telah mendesak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dalam menyelesaikan masalah tersebut secepatnya.
"Saya minta Menakertreans untuk merumuskan (aturan buruh outsourcing) jangan mengambang. Intinya berikan ketegasan. Dan kawan di serikat pekerja paham akan hal itu," ungkap Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (4/10/12).
Dirinya menyatakan, pemerintah pun dalam hal ini harus memperbaiki diri agar tidak ada lagi keluhan-keluhan terkait upah atau outsourcing yang memicu adanya demo besar-besaran dari para buruh pekerja.
"Pemerintah juga harus intropeksi, apakah masih hi cost economy (ekonomi biaya tinggi), apakah ada pungli, korupsi? Kalau itu masih ada, maka (harus) pangkas, berantas. Ini biang kerok. Ini yang harus kita sikat habis. Jadi semua kita perkuat, KPK, Kepolisian," paparnya.
Para buruh itu, lanjutnya harus diberikan upah dan kesejahteraan yang layak agar proses produksi dari industri tempat mereka bekerja tetap berjalan sebagaimana biasanya. Pasalnya, ini bisa mendongkrak perekonomian negara.
"Buruh itu harus layak, hidupnya juga bagus supaya perusahaannya tidak tutup. Para pekerja kita juga harus mendapatkan upah yang layak," pungkasnya.
Hatta mengaku telah mendesak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dalam menyelesaikan masalah tersebut secepatnya.
"Saya minta Menakertreans untuk merumuskan (aturan buruh outsourcing) jangan mengambang. Intinya berikan ketegasan. Dan kawan di serikat pekerja paham akan hal itu," ungkap Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (4/10/12).
Dirinya menyatakan, pemerintah pun dalam hal ini harus memperbaiki diri agar tidak ada lagi keluhan-keluhan terkait upah atau outsourcing yang memicu adanya demo besar-besaran dari para buruh pekerja.
"Pemerintah juga harus intropeksi, apakah masih hi cost economy (ekonomi biaya tinggi), apakah ada pungli, korupsi? Kalau itu masih ada, maka (harus) pangkas, berantas. Ini biang kerok. Ini yang harus kita sikat habis. Jadi semua kita perkuat, KPK, Kepolisian," paparnya.
Para buruh itu, lanjutnya harus diberikan upah dan kesejahteraan yang layak agar proses produksi dari industri tempat mereka bekerja tetap berjalan sebagaimana biasanya. Pasalnya, ini bisa mendongkrak perekonomian negara.
"Buruh itu harus layak, hidupnya juga bagus supaya perusahaannya tidak tutup. Para pekerja kita juga harus mendapatkan upah yang layak," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
