Apindo tolak penghapusan outsourcing
Senin, 08 Oktober 2012 - 15:49 WIB
Apindo tolak penghapusan outsourcing
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak pembubaran outsourcing yang diinginkan kalangan buruh. Namun, pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan outsourcing nakal.
Ketua Apindo Sofyan Wanandi mengatakan, tenaga kerja outsourcing tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara maju, seperti Amerika tenaga kerja juga banyak yang ditangani perusahaan outsourcing.
"Bedanya kalau di luar negeri pengawasan outsourcing sangat ketat. Beda dengan di Indonesia, banyak perusahaan outsourcing nakal tapi tidak ditindak tegas," ujar Sofyan saat menghadiri perluasan areal produksi spare part mobil PT Pakarti Riken Indonesia di Gedangan, Sidoarjo, Senin (8/10/2012).
Untuk menyelesaikan tuntutan buruh yang demo besar-besaran menuntut penghapusan outsourcing beberapa waktu lalu, Apindo melalui dewan pengupahan akan bertemu dengan perwakilan buruh. Dalam pertemuan itu akan mencari titik temu terkait tenaga kerja outsourcing.
Selain itu, lanjut Sofyan Wanandi, Dewan Pengupahan akan membahas kenaikan gaji buruh. "Dewan Pengupahan juga akan membicarakan kenaikan gaji buruh. Kami berharap dalam bulan ini sudah ada kejelasan atas kenaikan gaji itu," ujar pria pengusaha yang juga pemilik saham PT Pakarti Riken Indonesia itu.
Alasan Apindo tak sependapat jika outsourcing dihapus, lanjut Sofyan Wanandi, karena selama ini banyak perusahaan outsourcing yang sudah menaati aturan. Seperti, sudah memberikan hak-hak buruh mendapat jamsostek dan hak-hak lainnya.
Perusahaan outsourcing jumlahnya ribuan. Jika dihapus, tentu akan mematikan mereka. "Yang kita tuntut dari pemerintah adalah pengawasan terhadap perusahaan outsourcing. Jika ada perusahaan outsourcing nakal harus ditindak tegas," tandas Sofyan Wanandi.
Pengawasan perusahaan outsourcing tidak hanya terpaku pada Departemen Tenga Kerja. Namun, dari pemerintah daerah, Provinisi dan kabupaten harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan outsourcing. Termasuk memberi sanksi tegas terhadap perusahaan outsourcing yang melanggar aturan.
Dalam peresmian perluasan areal produksi PT Pakarti Riken Indonesia itu juga dihadiri oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Dengan perluasan areal produksi itu, targetnya dalam sebulan bisa memproduksi spare part mobil dan lainnya hingga 5.000 ton.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, dengan berkembangnya perusahaan yang berada di Sidoarjo diharapkan bisa menyerap tenaga kerja. Bupati berharap agar perusahaan mengutamakan merekrut tenaga kerja asli Sidoarjo. "Nah PT Pakarti harus mendahulukan pekerja lokal," tegasnya.
Sedangkan di Sidoarjo, lanjut Saiful Ilah, saat ini ada sekitar 1.600 perusahaan menengah keatas dan 14.000 UMKM (Usaha Mengengah Kecil Mikro). Sehingga, perusahaan besar harus bisa bermitra dengan UMKM.
Ketua Apindo Sofyan Wanandi mengatakan, tenaga kerja outsourcing tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara maju, seperti Amerika tenaga kerja juga banyak yang ditangani perusahaan outsourcing.
"Bedanya kalau di luar negeri pengawasan outsourcing sangat ketat. Beda dengan di Indonesia, banyak perusahaan outsourcing nakal tapi tidak ditindak tegas," ujar Sofyan saat menghadiri perluasan areal produksi spare part mobil PT Pakarti Riken Indonesia di Gedangan, Sidoarjo, Senin (8/10/2012).
Untuk menyelesaikan tuntutan buruh yang demo besar-besaran menuntut penghapusan outsourcing beberapa waktu lalu, Apindo melalui dewan pengupahan akan bertemu dengan perwakilan buruh. Dalam pertemuan itu akan mencari titik temu terkait tenaga kerja outsourcing.
Selain itu, lanjut Sofyan Wanandi, Dewan Pengupahan akan membahas kenaikan gaji buruh. "Dewan Pengupahan juga akan membicarakan kenaikan gaji buruh. Kami berharap dalam bulan ini sudah ada kejelasan atas kenaikan gaji itu," ujar pria pengusaha yang juga pemilik saham PT Pakarti Riken Indonesia itu.
Alasan Apindo tak sependapat jika outsourcing dihapus, lanjut Sofyan Wanandi, karena selama ini banyak perusahaan outsourcing yang sudah menaati aturan. Seperti, sudah memberikan hak-hak buruh mendapat jamsostek dan hak-hak lainnya.
Perusahaan outsourcing jumlahnya ribuan. Jika dihapus, tentu akan mematikan mereka. "Yang kita tuntut dari pemerintah adalah pengawasan terhadap perusahaan outsourcing. Jika ada perusahaan outsourcing nakal harus ditindak tegas," tandas Sofyan Wanandi.
Pengawasan perusahaan outsourcing tidak hanya terpaku pada Departemen Tenga Kerja. Namun, dari pemerintah daerah, Provinisi dan kabupaten harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan outsourcing. Termasuk memberi sanksi tegas terhadap perusahaan outsourcing yang melanggar aturan.
Dalam peresmian perluasan areal produksi PT Pakarti Riken Indonesia itu juga dihadiri oleh Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Dengan perluasan areal produksi itu, targetnya dalam sebulan bisa memproduksi spare part mobil dan lainnya hingga 5.000 ton.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, dengan berkembangnya perusahaan yang berada di Sidoarjo diharapkan bisa menyerap tenaga kerja. Bupati berharap agar perusahaan mengutamakan merekrut tenaga kerja asli Sidoarjo. "Nah PT Pakarti harus mendahulukan pekerja lokal," tegasnya.
Sedangkan di Sidoarjo, lanjut Saiful Ilah, saat ini ada sekitar 1.600 perusahaan menengah keatas dan 14.000 UMKM (Usaha Mengengah Kecil Mikro). Sehingga, perusahaan besar harus bisa bermitra dengan UMKM.
(gpr)
Lihat Juga :
