Kemenkeu pesimistis gedung OJK rampung 2015
Senin, 08 Oktober 2012 - 16:41 WIB
Kemenkeu pesimistis gedung OJK rampung 2015
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jendral Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ki Agus Ahmad Badaruddin pesimistis gedung baru yang diharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa ramppung pada tahun 2015. Pasalnya, pengajuan tersebut belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Mungkin tidak lah (di tahun 2015), tapi kita tidak tahu. saya tidak bisa katakan kapan selesai atau tidak, pokoknya semangatnya membantu OJK, iya," ucapnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/10/2012)
Dia menjelaskan, pembangunan sebuah gedung tidak sesederhana yang dibayangkan. Saat ini, pembangunan gedung masih dalam proses pengajuan ke DPR, yang masih memerlukan pembahasan untuk mencapai kesepakatan.
"Jadi dia (OJK) mungkin baru mau mengajukan dan untuk pengajuan konsultasi perencanaan pembangunan, bikin gedung kan tidak gampang," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Muliaman D Hadad mengeluhkan sarana dan prasarana, atau tepatnya ruang kerja yang belum memadai. Ini disampaikan dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dalam paparannya, Muliaman menyebutkan ruang kerja harus terealisasi pada tahun 2015. Ruang kerja yang dimaksud berupa gedung dengan kapasitas 2500-3000 orang.
"OJK membutuhkan ruang kerja dalam suatu lokasi yang pada 2015 sudah dapat diwujudkan sehingga dapat menampung seluruh penjabat dan pegawai OJK," kata Muliaman.
"Mungkin tidak lah (di tahun 2015), tapi kita tidak tahu. saya tidak bisa katakan kapan selesai atau tidak, pokoknya semangatnya membantu OJK, iya," ucapnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/10/2012)
Dia menjelaskan, pembangunan sebuah gedung tidak sesederhana yang dibayangkan. Saat ini, pembangunan gedung masih dalam proses pengajuan ke DPR, yang masih memerlukan pembahasan untuk mencapai kesepakatan.
"Jadi dia (OJK) mungkin baru mau mengajukan dan untuk pengajuan konsultasi perencanaan pembangunan, bikin gedung kan tidak gampang," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Muliaman D Hadad mengeluhkan sarana dan prasarana, atau tepatnya ruang kerja yang belum memadai. Ini disampaikan dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dalam paparannya, Muliaman menyebutkan ruang kerja harus terealisasi pada tahun 2015. Ruang kerja yang dimaksud berupa gedung dengan kapasitas 2500-3000 orang.
"OJK membutuhkan ruang kerja dalam suatu lokasi yang pada 2015 sudah dapat diwujudkan sehingga dapat menampung seluruh penjabat dan pegawai OJK," kata Muliaman.
(rna)
