Pemerintah dinilai kurang serius tangani masalah energi
Jum'at, 19 Oktober 2012 - 14:48 WIB
Pemerintah dinilai kurang serius tangani masalah energi
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rahmanto menilai, pemerintah kurang serius menanggani masalah energi di dalam negeri. Hal ini ditunjukan belum adanya langkah konkret yang bisa diimplementasikan pemerintah hingga saat ini.
"Pemerintah kurang konsekeuen antara kata-kata dan perbuatan. Bilang energi penting, tapi implementasinya tidak ada," ujar Pri Agung dalam diskusi panel bertajuk Mengurai Solusi bidang Energi di Kantor Pusat Nahdatul Ulama (NU), Jakarta, Jumat (19/10/2012).
Sebenarnya, kata Pri Agung, tidak memerlukan Undang-Undang (UU) baru dalam menghadapi permasalahan minyak dan gas (migas) di Tanah Air. Terpenting, menurut dia, bagaimana peran pemerintah untuk berani dan tegas mengambil tindakan yang sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau hanya di level kementerian tidak bisa selesai (masalah energi), harus langsung Presiden," lanjutnya.
Dia menuturkan, ketegasan pemerintah dapat dimulai dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena hal tersebut dinilai sudah sangat mendesak. "Seperti harga BBM sudah kritikal, tapi tidak naik. Percuma (pemerintah) bilang naik, tapi niat pemerintah menaikan harga BBM tidak ada," tandasnya.
Padahal, dia menilai, tidak akan ada gejolak berarti dari kenaikan harga BBM, asalkan kenaikan tersebut transparan dan jelas kompensasinya bagi masyarakat.
"Masyarakat sebetulnya sepanjang kenaikan itu jelas untuk sesuatu yang jelas dan untuk sesuatu yang bermanfaat, pasti masyarakat kita baik pada dasarnya. Misalnya naik, trus bikin transportasi publik," tutupnya.
"Pemerintah kurang konsekeuen antara kata-kata dan perbuatan. Bilang energi penting, tapi implementasinya tidak ada," ujar Pri Agung dalam diskusi panel bertajuk Mengurai Solusi bidang Energi di Kantor Pusat Nahdatul Ulama (NU), Jakarta, Jumat (19/10/2012).
Sebenarnya, kata Pri Agung, tidak memerlukan Undang-Undang (UU) baru dalam menghadapi permasalahan minyak dan gas (migas) di Tanah Air. Terpenting, menurut dia, bagaimana peran pemerintah untuk berani dan tegas mengambil tindakan yang sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau hanya di level kementerian tidak bisa selesai (masalah energi), harus langsung Presiden," lanjutnya.
Dia menuturkan, ketegasan pemerintah dapat dimulai dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena hal tersebut dinilai sudah sangat mendesak. "Seperti harga BBM sudah kritikal, tapi tidak naik. Percuma (pemerintah) bilang naik, tapi niat pemerintah menaikan harga BBM tidak ada," tandasnya.
Padahal, dia menilai, tidak akan ada gejolak berarti dari kenaikan harga BBM, asalkan kenaikan tersebut transparan dan jelas kompensasinya bagi masyarakat.
"Masyarakat sebetulnya sepanjang kenaikan itu jelas untuk sesuatu yang jelas dan untuk sesuatu yang bermanfaat, pasti masyarakat kita baik pada dasarnya. Misalnya naik, trus bikin transportasi publik," tutupnya.
(rna)
Lihat Juga :
