Menkeu minta Jokowi tahan proyek MRT
Jum'at, 19 Oktober 2012 - 15:34 WIB
Menkeu minta Jokowi tahan proyek MRT
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) ditahan dulu. Pasalnya, Gubernur DKI Joko Widodo harus melakukan kajian kembali proyek tersebut dari awal, meskipun menurutnya proyek ini sudah mendapat jaminan maupun pinjaman.
"Jadi, Pak Jokowi patut melakukan review kembali dan saya sangat mendukung kalau dia mengatakan tunggu saya mau lihat dulu meskipun sudah ada jaminan, meskipun sudah ada pinjaman," kata Agus di kantornya, Jakarta, Jumat (19/10/2012).
Dia menyarankan, kepemilikan saham di proyek tersebut untuk diperhitungkan kembali, apakah akan dikelola BUMN ataupun pemerintah daerha (Pemda). Selain itu, juga harus dipastikan studi kelayakan dan sebagainya.
"Terus pembiayaannya bagaimana? Kalau dari Jepang, patut tidak, wajar tidak? Itu bukan hibah, tapi harus dibayar kembali. Itu dibayarnya bagaimana?" tutur Agus.
Agus menjelaskan, berdasarkan pengalaman dirinya dalam menangani proyek besar sekelas MRT diperlukan perhitungan matang. Apalagi, dengan kondisi limpahan dari pemegang proyek sebelumnya.
"Karena nanti kan beliau yang paraf, berarti itu tanggung jawab beliau. Jadi, harus fair dong kalau beliau mau setujui, dia harus tahu background-nya. Saran saya, kalau dia didesak untuk menjalankan, tahan dulu," pungkasnya.
"Jadi, Pak Jokowi patut melakukan review kembali dan saya sangat mendukung kalau dia mengatakan tunggu saya mau lihat dulu meskipun sudah ada jaminan, meskipun sudah ada pinjaman," kata Agus di kantornya, Jakarta, Jumat (19/10/2012).
Dia menyarankan, kepemilikan saham di proyek tersebut untuk diperhitungkan kembali, apakah akan dikelola BUMN ataupun pemerintah daerha (Pemda). Selain itu, juga harus dipastikan studi kelayakan dan sebagainya.
"Terus pembiayaannya bagaimana? Kalau dari Jepang, patut tidak, wajar tidak? Itu bukan hibah, tapi harus dibayar kembali. Itu dibayarnya bagaimana?" tutur Agus.
Agus menjelaskan, berdasarkan pengalaman dirinya dalam menangani proyek besar sekelas MRT diperlukan perhitungan matang. Apalagi, dengan kondisi limpahan dari pemegang proyek sebelumnya.
"Karena nanti kan beliau yang paraf, berarti itu tanggung jawab beliau. Jadi, harus fair dong kalau beliau mau setujui, dia harus tahu background-nya. Saran saya, kalau dia didesak untuk menjalankan, tahan dulu," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
