Dikatakan merugi, PLN tak merasa bersalah
Senin, 22 Oktober 2012 - 13:37 WIB
Dikatakan merugi, PLN tak merasa bersalah
A
A
A
Sindonews.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero merasa tidak bersalah atas laporan audit Badan Pemerika Keuangan (BPK) yang menyebutkan tidak efisiennya perusahaan dan mengakibatkan kerugian sekitar Rp37 triliun.
Direktur Utama PLN, Nur Pamudji membenarkan pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI kali ini untuk membahas hasil audit tersebut. Namun dia menegaskan, dalam audit, PLN tidak sebagai pihak yang salah.
"Nih loh kalimatnya. Hal tersebut mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan melakukan penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp17 triliun 2009 dan Rp19,7 triliun pada 2010," ucap Nur Pamudji di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/10/2012).
Nur menyatakan, persoalan ini lebih kepada pemerintah, yaitu Kementerian ESDM, Badan Pelaksana Usaha Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Perusahaan Gas Nasional (PGN), dimana gas yang merupakan bahan bakar alternatif pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.
"Ya itu karena berbagai masalah kan. Ini laporannya hanya ini, ini sudah final. Jadi ini yang dipermasalahkan adalah 2009-2010," pungkasnya.
Selain gas, menurut Nur juga dimasukan persoalan pemanfaatan energi seperti batubara, panas bumi dan energi terbarukan lainnya.
"Tapi yang palig menarik gas ini, karena ada triliunnya. Kalau yang lain-lain nggak ada sampai kaya gini," ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai langkah penjualan gas keluar negeri merupakan sebuah kesalahan, meski dengan harga tinggi. Pasalnya, kebutuhan gas domestik, khususnya untuk pembangkit listrik PLN belum terpenuhi.
Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri menyebutkan, kondisi ini menjadi penyebab tidak efisiensinya perusahaan listrik pelat merah tersebut karena masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM), sehingga merugikan negara triliunan rupiah.
"Akibatnya, dia (PLN) terpaksa menggunakan BBM, dengan sendirinya biaya menjadi tinggi, sehingga rugi dan subsidi menjadi semakin besar," ucap Hasan pada pemberitaan Sindonews beberapa waktu lalu.
Menurutnya, rekomendasi hasil audit BPK akan ditujukan kepada Kementerian ESDM, BP Migas dan PT PLN (persero). Hal ini dikaitkan dengan tata niaga gas, yang memungkinkan PLN tidak bisa membeli gas dengan harga yang murah.
Direktur Utama PLN, Nur Pamudji membenarkan pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI kali ini untuk membahas hasil audit tersebut. Namun dia menegaskan, dalam audit, PLN tidak sebagai pihak yang salah.
"Nih loh kalimatnya. Hal tersebut mengakibatkan PLN kehilangan kesempatan melakukan penghematan biaya bahan bakar sebesar Rp17 triliun 2009 dan Rp19,7 triliun pada 2010," ucap Nur Pamudji di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/10/2012).
Nur menyatakan, persoalan ini lebih kepada pemerintah, yaitu Kementerian ESDM, Badan Pelaksana Usaha Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Perusahaan Gas Nasional (PGN), dimana gas yang merupakan bahan bakar alternatif pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.
"Ya itu karena berbagai masalah kan. Ini laporannya hanya ini, ini sudah final. Jadi ini yang dipermasalahkan adalah 2009-2010," pungkasnya.
Selain gas, menurut Nur juga dimasukan persoalan pemanfaatan energi seperti batubara, panas bumi dan energi terbarukan lainnya.
"Tapi yang palig menarik gas ini, karena ada triliunnya. Kalau yang lain-lain nggak ada sampai kaya gini," ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai langkah penjualan gas keluar negeri merupakan sebuah kesalahan, meski dengan harga tinggi. Pasalnya, kebutuhan gas domestik, khususnya untuk pembangkit listrik PLN belum terpenuhi.
Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri menyebutkan, kondisi ini menjadi penyebab tidak efisiensinya perusahaan listrik pelat merah tersebut karena masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM), sehingga merugikan negara triliunan rupiah.
"Akibatnya, dia (PLN) terpaksa menggunakan BBM, dengan sendirinya biaya menjadi tinggi, sehingga rugi dan subsidi menjadi semakin besar," ucap Hasan pada pemberitaan Sindonews beberapa waktu lalu.
Menurutnya, rekomendasi hasil audit BPK akan ditujukan kepada Kementerian ESDM, BP Migas dan PT PLN (persero). Hal ini dikaitkan dengan tata niaga gas, yang memungkinkan PLN tidak bisa membeli gas dengan harga yang murah.
(gpr)
Lihat Juga :
