DPR : Dahlan meningkatkan citra sok bersih
Kamis, 25 Oktober 2012 - 11:13 WIB
DPR : Dahlan meningkatkan citra sok bersih
A
A
A
Sindonews.com - Anggota DPR menilai laporan menteri BUMN Dahlan Iskan ke Sekretaris Kabinet (seskab) terkait pemerasan perusahaan BUMN oleh anggota DPR dinilai salah alamat, apalagi belum tentu sesuai dengan fakta.
"Salah alamat itu, mestinya lapor Presiden sebagai atasan langsung," ujar Anggota komisi XI, Achsanul Qosasi di gedung DPR, Kamis (25/10/2012).
Achsanul berpendapat, seharusnya Dahlan Iskan melaporkan langsung ke pimpinan DPR supaya diteruskan kepada fraksi-fraksi untuk mengecek dan menindak kalau ada anggota DPR terbukti meminta jatah.
Menurutnya, sebagai pejabat negara tidak perlu melakukan sensasi hanya ingin mencari perhatian publik. "Jangan hanya lapor mencari sensasi meningkatkan citra diri sok bersih, tapi menginjak-nginjak lembaga lain," ujarnya.
Politisi partai Demokrat ini meminta Dahlan Iskan tegas dengan menunjuk langsung siapa oknum anggota DPR yang sering meminta jatah ke pihak BUMN. "Pak Dahlan jangan tanggung-tanggung sebut nama saja," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Kabinet (Setkab) mengaku mendapatkan pengaduan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait BUMN yang sering dimintai jatah oleh anggota DPR.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam membenarkan jika Dahlan mengirimkan pesan singkat pada dia untuk melindungi BUMN dari tangan jahil para oknum DPR. Pihaknya pun merespons dengan menerbitkan surat edaran.
"Benar Menteri BUMN (Dahlan Iskan) melapor via SMS ke Seskab agar mengindahkan SE (Surat Edaran) nomor 542," kata dia dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (24/10/2012).
Menurut dia, Seskab telah memerintahkan seluruh direksi BUMN untuk menolak bila masih ada oknum DPR yang meminta jatah. "Seluruh direksi BUMN harus menolak jika ada oknum DPR minta jatah dalam persetujuan mereka dalam pencairan PMN," tukas dia.
"Salah alamat itu, mestinya lapor Presiden sebagai atasan langsung," ujar Anggota komisi XI, Achsanul Qosasi di gedung DPR, Kamis (25/10/2012).
Achsanul berpendapat, seharusnya Dahlan Iskan melaporkan langsung ke pimpinan DPR supaya diteruskan kepada fraksi-fraksi untuk mengecek dan menindak kalau ada anggota DPR terbukti meminta jatah.
Menurutnya, sebagai pejabat negara tidak perlu melakukan sensasi hanya ingin mencari perhatian publik. "Jangan hanya lapor mencari sensasi meningkatkan citra diri sok bersih, tapi menginjak-nginjak lembaga lain," ujarnya.
Politisi partai Demokrat ini meminta Dahlan Iskan tegas dengan menunjuk langsung siapa oknum anggota DPR yang sering meminta jatah ke pihak BUMN. "Pak Dahlan jangan tanggung-tanggung sebut nama saja," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Kabinet (Setkab) mengaku mendapatkan pengaduan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait BUMN yang sering dimintai jatah oleh anggota DPR.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam membenarkan jika Dahlan mengirimkan pesan singkat pada dia untuk melindungi BUMN dari tangan jahil para oknum DPR. Pihaknya pun merespons dengan menerbitkan surat edaran.
"Benar Menteri BUMN (Dahlan Iskan) melapor via SMS ke Seskab agar mengindahkan SE (Surat Edaran) nomor 542," kata dia dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (24/10/2012).
Menurut dia, Seskab telah memerintahkan seluruh direksi BUMN untuk menolak bila masih ada oknum DPR yang meminta jatah. "Seluruh direksi BUMN harus menolak jika ada oknum DPR minta jatah dalam persetujuan mereka dalam pencairan PMN," tukas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
