DPR sinyalir Dahlan alihkan isu inefisiensi PLN
Kamis, 25 Oktober 2012 - 12:16 WIB
DPR sinyalir Dahlan alihkan isu inefisiensi PLN
A
A
A
Sindonews.com - Anggota komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDIP, Aria Bima meminta kementerian BUMN menunjukkan kinerja positifnya daripada mengurusi gratifikasi. Karena menurutnya, soal gratifikasi, KPK dinilai lebih menguasai.
"Tunjukan kinerjanya saja jangan alihkan isue soal lain, masalah korupsi dan gratifikasi KPK jauh lebih tahu," ujar Bima saat dihubungi wartawan, Kamis (25/10/2012).
Bahkan, Bima mensinyalir pengaduan menteri BUMN ke Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam hanya ingin mengalihkan isu terkait inefisiensi PLN.
“Kelihatannya dia alihkan isu soal inefisiensi PLN yang diangkat Komisi VII. Kan inefisiensi kebijakannya jaman dia jadi Dirut PLN,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Kabinet (Setkab) mengaku mendapatkan pengaduan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait BUMN yang sering dimintai jatah oleh anggota DPR.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam membenarkan jika Dahlan mengirimkan pesan singkat pada dia untuk melindungi BUMN dari tangan jahil para oknum DPR. Pihaknya pun merespons dengan menerbitkan surat edaran.
"Benar Menteri BUMN (Dahlan Iskan) melapor via SMS ke Seskab agar mengindahkan SE (Surat Edaran) nomor 542," kata dia dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (24/10/2012).
Menurut dia, Seskab telah memerintahkan seluruh direksi BUMN untuk menolak bila masih ada oknum DPR yang meminta jatah. "Seluruh direksi BUMN harus menolak jika ada oknum DPR minta jatah dalam persetujuan mereka dalam pencairan PMN," tukas dia.
"Tunjukan kinerjanya saja jangan alihkan isue soal lain, masalah korupsi dan gratifikasi KPK jauh lebih tahu," ujar Bima saat dihubungi wartawan, Kamis (25/10/2012).
Bahkan, Bima mensinyalir pengaduan menteri BUMN ke Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam hanya ingin mengalihkan isu terkait inefisiensi PLN.
“Kelihatannya dia alihkan isu soal inefisiensi PLN yang diangkat Komisi VII. Kan inefisiensi kebijakannya jaman dia jadi Dirut PLN,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Kabinet (Setkab) mengaku mendapatkan pengaduan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait BUMN yang sering dimintai jatah oleh anggota DPR.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam membenarkan jika Dahlan mengirimkan pesan singkat pada dia untuk melindungi BUMN dari tangan jahil para oknum DPR. Pihaknya pun merespons dengan menerbitkan surat edaran.
"Benar Menteri BUMN (Dahlan Iskan) melapor via SMS ke Seskab agar mengindahkan SE (Surat Edaran) nomor 542," kata dia dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (24/10/2012).
Menurut dia, Seskab telah memerintahkan seluruh direksi BUMN untuk menolak bila masih ada oknum DPR yang meminta jatah. "Seluruh direksi BUMN harus menolak jika ada oknum DPR minta jatah dalam persetujuan mereka dalam pencairan PMN," tukas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
