BK DPR akan panggil Dahlan minggu depan
Rabu, 31 Oktober 2012 - 11:59 WIB
BK DPR akan panggil Dahlan minggu depan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI, M. Prakosa mengaku sudah mendapat persetujuan dari pimpinan DPR untuk memanggil menteri BUMN Dahlan Iskan. Menurutnya Dahlan harus memberikan keterangan terkait adanya oknum DPR yang meminta 'jatah' ke pihak BUMN.
"Badan Kehormatan telah mendapat persetujuan dari pimpinan DPR untuk melakukan pemanggilan kepada Pak Dahlan Iskan pada masa reses ini," ujar Prakosa saat dihubungi wartawan, Rabu (31/10/2012).
Pemanggilan terhadap Dahlan, sambung Prakosa, akan dilakukan secepat mungkin, paling lambat minggu depan. "Minggu ini para anggota BK sedang kunjungan kerja ke daerah, jadi paling cepat minggu depan," ujarnya.
Pemanggilan tersebut, BK akan meminta keterangan secara detil terkait adanya oknum anggota DPR 'memeras' BUMN. Menurutnya, Dahlan juga harus memberi tahu siapa pihak BUMN yang diperas oleh anggota DPR, serta bagaimana modus transaksi yang disepakati. "Ini akan kami ungkap, rapat pada masa reses sudah diatur dalam tatib," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku memiliki 10 nama yang dianggapnya kerap meminta 'jatah'kepada perusahaan-perusahaan BUMN. Di antara mereka, ada yang blak-blakan minta langsung, ada pula yang tidak mau meminta langsung.
"Saya punya beberapa list nama, ada beberapa yang mengaku mengatasnamakan orang lain. Sekitar 10 orang lah," ungkap Dahlan di kantor pusat PNM, Jakarta, Selasa (30/10/2012).
"Badan Kehormatan telah mendapat persetujuan dari pimpinan DPR untuk melakukan pemanggilan kepada Pak Dahlan Iskan pada masa reses ini," ujar Prakosa saat dihubungi wartawan, Rabu (31/10/2012).
Pemanggilan terhadap Dahlan, sambung Prakosa, akan dilakukan secepat mungkin, paling lambat minggu depan. "Minggu ini para anggota BK sedang kunjungan kerja ke daerah, jadi paling cepat minggu depan," ujarnya.
Pemanggilan tersebut, BK akan meminta keterangan secara detil terkait adanya oknum anggota DPR 'memeras' BUMN. Menurutnya, Dahlan juga harus memberi tahu siapa pihak BUMN yang diperas oleh anggota DPR, serta bagaimana modus transaksi yang disepakati. "Ini akan kami ungkap, rapat pada masa reses sudah diatur dalam tatib," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku memiliki 10 nama yang dianggapnya kerap meminta 'jatah'kepada perusahaan-perusahaan BUMN. Di antara mereka, ada yang blak-blakan minta langsung, ada pula yang tidak mau meminta langsung.
"Saya punya beberapa list nama, ada beberapa yang mengaku mengatasnamakan orang lain. Sekitar 10 orang lah," ungkap Dahlan di kantor pusat PNM, Jakarta, Selasa (30/10/2012).
(gpr)
Lihat Juga :
