Inflasi inti naik, BPS salahkan BI
Kamis, 01 November 2012 - 12:01 WIB
Inflasi inti naik, BPS salahkan BI
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menilai inflasi komponen inti yang saat ini sudah hampir menyamai inflasi umum merupakan tanda bahaya. Apalagi dengan selisih yang sangat tipis, sebelum melampaui.
Inflasi bulan Oktober 2012 adalah sebesar 0,16 persen, secara tahun kalender, tercatat sebesar 3,66 persen dan year on year (yoy) 4,61 persen. Sementara itu, inflasi komponen inti tercatat 0,33 persen dan secara yoy sebesar 4,59 persen.
"Komponen inti hampir menyamai inflasi umum. Yang aman di bawah. Kalau di atas ada tanda-tanda," ucap Suryamin di kantornya, Jakarta, Kamsi (1/11/2012).
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh perubahan umum seperti misalnya Nilai Tukar Rupiah (NTR) dan Suku Bunga. Maka dari itu, dirinya meminta agar Bank Indonesia (BI) dapat mengendalikan itu. "Akibat dari perubahan umum, bisa dikendalikan oleh BI. Nilai tukar Rupiah dan suku bunga," jelasnya.
Sedangkan dari sisi Pemerintah untuk menangani inflasi umum, anggapnya ini sudah baik. Seperti, pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan cukai. "Kalau pemerintah itu BBM, cukai bisa diatur," pungkasnya.
Inflasi bulan Oktober 2012 adalah sebesar 0,16 persen, secara tahun kalender, tercatat sebesar 3,66 persen dan year on year (yoy) 4,61 persen. Sementara itu, inflasi komponen inti tercatat 0,33 persen dan secara yoy sebesar 4,59 persen.
"Komponen inti hampir menyamai inflasi umum. Yang aman di bawah. Kalau di atas ada tanda-tanda," ucap Suryamin di kantornya, Jakarta, Kamsi (1/11/2012).
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh perubahan umum seperti misalnya Nilai Tukar Rupiah (NTR) dan Suku Bunga. Maka dari itu, dirinya meminta agar Bank Indonesia (BI) dapat mengendalikan itu. "Akibat dari perubahan umum, bisa dikendalikan oleh BI. Nilai tukar Rupiah dan suku bunga," jelasnya.
Sedangkan dari sisi Pemerintah untuk menangani inflasi umum, anggapnya ini sudah baik. Seperti, pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan cukai. "Kalau pemerintah itu BBM, cukai bisa diatur," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
