RI ogah ikutin Malaysia turunkan BK CPO
Jum'at, 02 November 2012 - 18:18 WIB
RI ogah ikutin Malaysia turunkan BK CPO
A
A
A
Sindonews.com - Beberapa waktu lalu Malaysia mengubah kebijakan ekspor minyak sawit mentahnya (crude palm oil/CPO) dengan menurunkan bea keluar (BK) CPO. Tindakan Malaysia yang menurunkan harga CPO ini memicu reaksi Indonesia yang dirugikan akibat keputusan itu.
Sehubungan dengan peristiwa ini, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyatakan, Indonesia tidak akan buru-buru membalas keputusan Malaysia tersebut dengan ikut menurunkan BK CPO. Pasalnya, Indonesia akan semakin rugi bila ikut menurunkan BK.
"Kalau melakukan hal yang sama kemudian berlomba menurunkan BK dan suplai, yang jadi korban kita sendiri karena harga jatuh," ucap Bayu Krisnamurthi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (2/11/2012).
Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) ini memaparkan, situasi saat ini tidak kondusif untuk mengubah kebijakan BK CPO. Ia menilai Malaysia mengambil keputusan pada saat yang tidak tepat.
"Suplai jalan dan demand menurun. Seharusnya kita rem suplai. Malaysia ngegas karena menurunkan BK," jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya menuturkan bahwa pemerintah masih belum membuat keputusan final mengenai masalah ini. "Kita pertimbangkan banyak hal. Semua kemungkinan terbuka," tutupnya.
Sehubungan dengan peristiwa ini, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyatakan, Indonesia tidak akan buru-buru membalas keputusan Malaysia tersebut dengan ikut menurunkan BK CPO. Pasalnya, Indonesia akan semakin rugi bila ikut menurunkan BK.
"Kalau melakukan hal yang sama kemudian berlomba menurunkan BK dan suplai, yang jadi korban kita sendiri karena harga jatuh," ucap Bayu Krisnamurthi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (2/11/2012).
Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) ini memaparkan, situasi saat ini tidak kondusif untuk mengubah kebijakan BK CPO. Ia menilai Malaysia mengambil keputusan pada saat yang tidak tepat.
"Suplai jalan dan demand menurun. Seharusnya kita rem suplai. Malaysia ngegas karena menurunkan BK," jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya menuturkan bahwa pemerintah masih belum membuat keputusan final mengenai masalah ini. "Kita pertimbangkan banyak hal. Semua kemungkinan terbuka," tutupnya.
(gpr)
Lihat Juga :
