Menakertrans enggak becus, copot saja!
Sabtu, 03 November 2012 - 07:28 WIB
Menakertrans enggak becus, copot saja!
A
A
A
Sindonews.com - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mencopot Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum FSP Arief Poyuono mengatakan, selama ini kinerja yang diperlihatkan Menakertrans dalam menangani masalah perburuhan tidak becus.
"Menakertrans harus tahu, saat ini banyak buruh yang digaji dibawah Upah Minimum Regional (UMR), tentu ini sudah tidak layak lagi, dimana peran Menakertrans? Dia tidak becus mengangani persoalan ini," kata Arief, saat dihubungi Sindonews, Sabtu (3/11/2012).
Menurut Arief, jika saja Muhaimin bisa memperjuangkan nasib kaum buruh. Tentunya aksi demonstrasi buruh selama ini bisa diredam.
"Harusnya bukan UMR, tapi upah sejahtera buruh, bukan denga tingkat minimum.
sekarang ini buruh hanya dijadikan perbudakan. Menakertrans harus melihat fenomena yang sudah lama terjadi ini," tegasnya.
Seperti diketahui, saat ini, Menakertrans sudah meminta kepada sejumlah daerah, untuk mempercepat penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2013. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak.
Dalam penetapan upah minimum tersebut, pria asal Jombang ini meminta agar para Gubernur tidak hanya berpatokkan pada komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) saja. Melainkan ada sejumlah variabel sebagai patokkan untuk penentuan upah minimum tersebut.
Ketua Umum FSP Arief Poyuono mengatakan, selama ini kinerja yang diperlihatkan Menakertrans dalam menangani masalah perburuhan tidak becus.
"Menakertrans harus tahu, saat ini banyak buruh yang digaji dibawah Upah Minimum Regional (UMR), tentu ini sudah tidak layak lagi, dimana peran Menakertrans? Dia tidak becus mengangani persoalan ini," kata Arief, saat dihubungi Sindonews, Sabtu (3/11/2012).
Menurut Arief, jika saja Muhaimin bisa memperjuangkan nasib kaum buruh. Tentunya aksi demonstrasi buruh selama ini bisa diredam.
"Harusnya bukan UMR, tapi upah sejahtera buruh, bukan denga tingkat minimum.
sekarang ini buruh hanya dijadikan perbudakan. Menakertrans harus melihat fenomena yang sudah lama terjadi ini," tegasnya.
Seperti diketahui, saat ini, Menakertrans sudah meminta kepada sejumlah daerah, untuk mempercepat penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2013. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak.
Dalam penetapan upah minimum tersebut, pria asal Jombang ini meminta agar para Gubernur tidak hanya berpatokkan pada komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) saja. Melainkan ada sejumlah variabel sebagai patokkan untuk penentuan upah minimum tersebut.
(gpr)
Lihat Juga :
