Mantan Menteri BUMN minta Dahlan lapor ke KPK
Senin, 05 November 2012 - 16:06 WIB
Mantan Menteri BUMN minta Dahlan lapor ke KPK
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil mendesak Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk segera melaporkan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, kasus seperti itu sudah sering terjadi sebelumnya, bahkan pada masa pemerintahannya. Namun, kasus tersebut baru terbuka secara gamblang pada masa kepemimpinan Dahlan Iskan.
“Namanya BUMN sapi perah itu cerita lama. Cuma selama ini tidak ada orang seperti Pak Dahlan yang membongkar semuanya,“ kata Sofyan usai menjadi saksi ahli di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/11/2012).
Sofyan pun mendesak Dahlan untuk tidak memaksakan kehendak untuk membongkar kasus tersebut secara sendirian. Dia meminta kepada mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut untuk menyerahkan permasalahan itu kepada para penegak hukum.
“Tapi saya tegaskan, namanya korupsi biar diurus KPK, kejaksaan, polisi, bukan kementerian yang urus korupsi,“ jelasnya.
Pasalnya, menurut Sofyan, masih banyak urusan lain yang harus diselesaikan oleh Dahlan ketimbang mengurusi kotornya institusinya. Jika hal tersebut dipaksakan, dikhawatirkan Dahlan justru melupakan tugas pokoknya sebagai menteri.
“Menurut saya langkah Pak Dahlan secara prinsip itu bagus. Tapi dalam hal cara, saya tidak tahu apakah tepat. Apakah menteri waktunya habis mengurus yang seperti ini, apa tidak ada pekerjaan yang lain? Lalu, kenapa tidak kirim ke KPK saja. Kalau ada bukti, kasih saja ke KPK, saya takut nantinya malah dia tidak sanggup membuktikan,“ tegasnya.
Pasalnya, kasus seperti itu sudah sering terjadi sebelumnya, bahkan pada masa pemerintahannya. Namun, kasus tersebut baru terbuka secara gamblang pada masa kepemimpinan Dahlan Iskan.
“Namanya BUMN sapi perah itu cerita lama. Cuma selama ini tidak ada orang seperti Pak Dahlan yang membongkar semuanya,“ kata Sofyan usai menjadi saksi ahli di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/11/2012).
Sofyan pun mendesak Dahlan untuk tidak memaksakan kehendak untuk membongkar kasus tersebut secara sendirian. Dia meminta kepada mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut untuk menyerahkan permasalahan itu kepada para penegak hukum.
“Tapi saya tegaskan, namanya korupsi biar diurus KPK, kejaksaan, polisi, bukan kementerian yang urus korupsi,“ jelasnya.
Pasalnya, menurut Sofyan, masih banyak urusan lain yang harus diselesaikan oleh Dahlan ketimbang mengurusi kotornya institusinya. Jika hal tersebut dipaksakan, dikhawatirkan Dahlan justru melupakan tugas pokoknya sebagai menteri.
“Menurut saya langkah Pak Dahlan secara prinsip itu bagus. Tapi dalam hal cara, saya tidak tahu apakah tepat. Apakah menteri waktunya habis mengurus yang seperti ini, apa tidak ada pekerjaan yang lain? Lalu, kenapa tidak kirim ke KPK saja. Kalau ada bukti, kasih saja ke KPK, saya takut nantinya malah dia tidak sanggup membuktikan,“ tegasnya.
(rna)
Lihat Juga :
