Tak ada kepastian hukum, wajar Apindo lock out
Jum'at, 09 November 2012 - 17:01 WIB
Tak ada kepastian hukum, wajar Apindo lock out
A
A
A
Sindonews.com - Para pengusaha outsourcing yang tergabung dalam Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) menilai ancaman aksi lock out yang dikemukakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai hal yang wajar.
Pasalnya, pemerintah tidak mendengarkan aspirasi para pengusaha yang meminta jaminan perlindungan dan kepastian hukum.
"Sebenarnya kalau kita lihat, mau tidak sih Apindo menyelenggarakan lock out? Nggak mau. Karena akan merusak ekonomi kita. Tapi kenapa Pak Sofjan (Sofjan Wanandi) kemarin katakan itu, karena kayak ngomong ke tembok kita," tutur Kepala Divisi Humas ABADI Reza V Maspaitella di Menara Kuningan, Jakarta, Jumat (9/11/2012).
Reza menilai, pemerintah terlalu menyederhanakan masalah ketidakpastian hukum dan aksi mogok buruh yang meresahkan pengusaha. Bahkan, pemerintah terkesan menyepelekan persoalan ini.
"Permasalahan ini kok disimplifikasi, dibuat kayaknya bukan besar. Padahal, orang sudah mau hengkang dari Indonesia. Ini bukan main-main," tukas dia.
Menurut Reza, pemerintah terlalu banyak membuat kebijakan yang populis karena terbelenggu oleh kepentingan politik sehingga membuat keputusan-keputusan yang tidak cermat.
"Jadi cara pemerintah menangani ini tidak strategis, tidak cermat supaya pemerintah itu berada diatas semua pihak, untuk bangsa ini. Jangan mikirin 2014 dan sebagainya," pungkasnya.
Pasalnya, pemerintah tidak mendengarkan aspirasi para pengusaha yang meminta jaminan perlindungan dan kepastian hukum.
"Sebenarnya kalau kita lihat, mau tidak sih Apindo menyelenggarakan lock out? Nggak mau. Karena akan merusak ekonomi kita. Tapi kenapa Pak Sofjan (Sofjan Wanandi) kemarin katakan itu, karena kayak ngomong ke tembok kita," tutur Kepala Divisi Humas ABADI Reza V Maspaitella di Menara Kuningan, Jakarta, Jumat (9/11/2012).
Reza menilai, pemerintah terlalu menyederhanakan masalah ketidakpastian hukum dan aksi mogok buruh yang meresahkan pengusaha. Bahkan, pemerintah terkesan menyepelekan persoalan ini.
"Permasalahan ini kok disimplifikasi, dibuat kayaknya bukan besar. Padahal, orang sudah mau hengkang dari Indonesia. Ini bukan main-main," tukas dia.
Menurut Reza, pemerintah terlalu banyak membuat kebijakan yang populis karena terbelenggu oleh kepentingan politik sehingga membuat keputusan-keputusan yang tidak cermat.
"Jadi cara pemerintah menangani ini tidak strategis, tidak cermat supaya pemerintah itu berada diatas semua pihak, untuk bangsa ini. Jangan mikirin 2014 dan sebagainya," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
