PLN rugi Rp37 T, DPR tolak alasan Dahlan
Selasa, 13 November 2012 - 12:28 WIB
PLN rugi Rp37 T, DPR tolak alasan Dahlan
A
A
A
Sindonews.com - DPR menampik kesimpulan laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menyatakan bahwa kerugian PLN hingga Rp37 triliun pada masa kepemimpinannya sekadar karena kekurangan pasokan gas. Dahlan dituding banyak mengambil kebijakan yang salah dalam pengelolaan PLN.
"Di kesimpulan Pak Dahlan permasalahannya cuma gas, persoalannya tidak sesederhana itu," kata Anggota Komisi VII DPR Ahmad Rialdi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Anggota Komisi VII DPR lainnya, Dewi Aryani, membenarkan penilaian Ahmad Rialdi. Menurut Dewi, Dahlan tidak memiliki cetak biru kebijakan energi yang jelas ketika memimpin perusahaan listrik berpelat merah tersebut. Bila penggunaan gas untuk pembangkit-pembangkit listrik milik PLN telah direncanakan dengan seksama sejak jauh-jauh hari, maka BP Migas akan segera siap memasok gas untuk PLN.
"PLN tidak punya perencanaan yang baik untuk energi primer. PLN tidak punya keinginan serius untuk mengganti penggunaan BBM dengan gas," ujar Dewi pada kesempatan yang sama.
Selain itu, Dewi juga mengungkapkan, Dahlan telah membuat kesalahan besar dengan membuat kontrak-kontrak pasokan gas untuk PLN tanpa ketentuan penalti sehingga jaminan ketersediaan gas menjadi lemah. "Salah satu yang paling fatal adalah perjanjian-perjanjian gas yang dibuat tidak mencantumkan sanksi," imbuhnya.
Seperti diketahui, baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan hasil audit terhadap kinerja PLN periode 2009-2010. Dalam laporan BPK tersebut, disebutkan bahwa PLN mengalami kerugian hingga Rp37 triliun dalam periode tersebut.
Terkait hal ini, Komisi VII DPR memanggil Dahlan Iskan untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas laporan BPK itu. Dalam RDP ini, DPR meminta penjelasan dari mantan Dirut PLN yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Hingga berita ini diturunkan, RDP masih berlangsung sejak pukul 10.30 WIB tadi.
"Di kesimpulan Pak Dahlan permasalahannya cuma gas, persoalannya tidak sesederhana itu," kata Anggota Komisi VII DPR Ahmad Rialdi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Anggota Komisi VII DPR lainnya, Dewi Aryani, membenarkan penilaian Ahmad Rialdi. Menurut Dewi, Dahlan tidak memiliki cetak biru kebijakan energi yang jelas ketika memimpin perusahaan listrik berpelat merah tersebut. Bila penggunaan gas untuk pembangkit-pembangkit listrik milik PLN telah direncanakan dengan seksama sejak jauh-jauh hari, maka BP Migas akan segera siap memasok gas untuk PLN.
"PLN tidak punya perencanaan yang baik untuk energi primer. PLN tidak punya keinginan serius untuk mengganti penggunaan BBM dengan gas," ujar Dewi pada kesempatan yang sama.
Selain itu, Dewi juga mengungkapkan, Dahlan telah membuat kesalahan besar dengan membuat kontrak-kontrak pasokan gas untuk PLN tanpa ketentuan penalti sehingga jaminan ketersediaan gas menjadi lemah. "Salah satu yang paling fatal adalah perjanjian-perjanjian gas yang dibuat tidak mencantumkan sanksi," imbuhnya.
Seperti diketahui, baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan hasil audit terhadap kinerja PLN periode 2009-2010. Dalam laporan BPK tersebut, disebutkan bahwa PLN mengalami kerugian hingga Rp37 triliun dalam periode tersebut.
Terkait hal ini, Komisi VII DPR memanggil Dahlan Iskan untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas laporan BPK itu. Dalam RDP ini, DPR meminta penjelasan dari mantan Dirut PLN yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Hingga berita ini diturunkan, RDP masih berlangsung sejak pukul 10.30 WIB tadi.
(gpr)
Lihat Juga :
