Hari ini, BP Migas diganti UPKUH Migas?
Rabu, 14 November 2012 - 09:01 WIB
Hari ini, BP Migas diganti UPKUH Migas?
A
A
A
Sindonews.com - Pembubaran Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membawa konsekuensi yang amat besar. Seluruh kegiatan dan kontrak BP Migas menjadi ilegal akibat putusan ini.
Guna mengatasi kevakuman yang timbul, pemerintah segera melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Kementerian ESDM untuk mencari jalan keluar, kemarin malam.
Dalam Rakor yang berlangsung hingga pukul 23.30 WIB, diputuskan bahwa pemerintah akan membentuk Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (UPKUH Migas) sebagai pengganti BP Migas.
"Mengingat BP Migas tidak lagi eksis dengan keputusan MK tersebut, maka dirasakan perlu untuk menetapkan peraturan presiden yang tentu saja mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan dari badan tersebut yang kemudian kita sebut sebagai Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas," terang Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/11/2012) malam.
Rencananya, Peraturan Presiden (Perpres) akan mengatur bahwa kedudukan UPKUH Migas ini berada di bawah Kementerian ESDM agar tidak bertantangan dengan konstitusi. "Melalui Perpres tersebut maka unit atau Badan Pelaksana Migas tersebut kemudian menjadi Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas berada pada ESDM," sambung Hatta.
Hatta menambahkan, perpres tersebut segera diterbitkan oleh presiden setelah Rakor tersebut selesai. "Dan ini tentu saja akan segera selesai pada malam hari ini juga," imbuhnya.
Dia juga menegaskan, UPKUH Migas resmi dibentuk dan mengambil alih seluruh tugas dan fungsi BP Migas sejak Perpres dikeluarkan. Artinya, UPKUH Migas menggantikan BP Migas mulai hari ini, Rabu (14/11/2012). "Unit usaha itu sejak keluar perpres berjalan," kata Hatta.
Adapun anggaran untuk operasional UPKUH Migas, lanjut Hatta, akan diambil dari APBN. "Proses penganggarannya nanti melalui APBN," tutupnya.
Guna mengatasi kevakuman yang timbul, pemerintah segera melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Kementerian ESDM untuk mencari jalan keluar, kemarin malam.
Dalam Rakor yang berlangsung hingga pukul 23.30 WIB, diputuskan bahwa pemerintah akan membentuk Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (UPKUH Migas) sebagai pengganti BP Migas.
"Mengingat BP Migas tidak lagi eksis dengan keputusan MK tersebut, maka dirasakan perlu untuk menetapkan peraturan presiden yang tentu saja mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan dari badan tersebut yang kemudian kita sebut sebagai Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas," terang Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/11/2012) malam.
Rencananya, Peraturan Presiden (Perpres) akan mengatur bahwa kedudukan UPKUH Migas ini berada di bawah Kementerian ESDM agar tidak bertantangan dengan konstitusi. "Melalui Perpres tersebut maka unit atau Badan Pelaksana Migas tersebut kemudian menjadi Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas berada pada ESDM," sambung Hatta.
Hatta menambahkan, perpres tersebut segera diterbitkan oleh presiden setelah Rakor tersebut selesai. "Dan ini tentu saja akan segera selesai pada malam hari ini juga," imbuhnya.
Dia juga menegaskan, UPKUH Migas resmi dibentuk dan mengambil alih seluruh tugas dan fungsi BP Migas sejak Perpres dikeluarkan. Artinya, UPKUH Migas menggantikan BP Migas mulai hari ini, Rabu (14/11/2012). "Unit usaha itu sejak keluar perpres berjalan," kata Hatta.
Adapun anggaran untuk operasional UPKUH Migas, lanjut Hatta, akan diambil dari APBN. "Proses penganggarannya nanti melalui APBN," tutupnya.
(rna)
Lihat Juga :
