SBY jamin karyawan BP Migas tidak di-PHK
Kamis, 15 November 2012 - 07:00 WIB
SBY jamin karyawan BP Migas tidak di-PHK
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan tidak akan ada pemberhentian alias PHK terhadap karyawan BP Migas. Dia menyatakan, karyawan BP Migas tetap berada di posisinya.
”Kepada para pegawai dan karyawan BP Migas, saya nyatakan saudara tetap berada dalam posisinya,” jelas SBY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/11/2012).
Dia menegaskan, para karyawan juga akan tetap menjalankan fungsinya seperti dahulu.
”Minus atas dibubarkannya BP Migas tidak ada. Mereka juga tetap menjalankan tupoksinya, tidak boleh terhenti apa yang dilakukan BP Migas dulu,” jelas dia.
Kendati demikian, SBY menegaskan sudah meminta Menteri BUMN Jero Wacik untuk melakukan audit atas kinerja BP Migas selama ini. ”Dengan audit itu yang saya minta dijelaskan kepada rakyat, dengan transparan posisi BP Migas,” jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, pembubaran BP Migas akibat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa keberadaan BP Migas bertentangan dengan konstitusi membuat banyak pertanyaan timbul. Di antaranya adalah nasib para pekerja BP Migas yang menjadi tidak jelas statusnya.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat keputusan MK yang mengilegalkan BP Migas tersebut.
"Kita lihat dulu, yang penting fungsinya bisa berjalan sebaik-baiknya," ujar Mahendra Siregar di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (14/11/2012).
”Kepada para pegawai dan karyawan BP Migas, saya nyatakan saudara tetap berada dalam posisinya,” jelas SBY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/11/2012).
Dia menegaskan, para karyawan juga akan tetap menjalankan fungsinya seperti dahulu.
”Minus atas dibubarkannya BP Migas tidak ada. Mereka juga tetap menjalankan tupoksinya, tidak boleh terhenti apa yang dilakukan BP Migas dulu,” jelas dia.
Kendati demikian, SBY menegaskan sudah meminta Menteri BUMN Jero Wacik untuk melakukan audit atas kinerja BP Migas selama ini. ”Dengan audit itu yang saya minta dijelaskan kepada rakyat, dengan transparan posisi BP Migas,” jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, pembubaran BP Migas akibat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa keberadaan BP Migas bertentangan dengan konstitusi membuat banyak pertanyaan timbul. Di antaranya adalah nasib para pekerja BP Migas yang menjadi tidak jelas statusnya.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat keputusan MK yang mengilegalkan BP Migas tersebut.
"Kita lihat dulu, yang penting fungsinya bisa berjalan sebaik-baiknya," ujar Mahendra Siregar di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (14/11/2012).
(gpr)
Lihat Juga :
