Realisasi belanja modal baru mencapai 43,7%

Sindonews.com – Penyerapan anggaran dipastikan menumpuk pada dua bulan terakhir di tahun 2012 dan tidak akan memenuhi target yang ditetapkan.

Hingga 31 Oktober 2012 atau bulan pertama di kuartal IV, penyerapan anggaran kementerian negara/lembaga (K/L) baru mencapai 51,6 persen, sementara total penyerapan belanja negara menyentuh 69,3 persen. Penyerapan terbesar ada di pos anggaran belanja bantuan sosial, yakni 96,3 persen atau Rp53,3 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp55,4 triliun.

Sedangkan, belanja subsidi energi terserap 90,9 persen (Rp183,9 triliun). Penyerapan belanja subsidi terbesar ada di listrik yang menyentuh 98,4 persen dari pagunya (Rp65 triliun) atau Rp63,9 triliun. Sementara, belanja subsidi BBM memasuki kuartal IV sudah melewati 87,3 persen (Rp214 triliun).

Berdasarkan jenis, belanja yang terserap paling tinggi adalah belanja pegawai yakni sebesar 79,4 persen atau Rp168,6 triliun disusul dengan belanja barang (46,2 persen atau Rp86,2 triliun).

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, penyerapan belanja modal masih sangat rendah. Sampai akhir Oktober, belanja modal baru terserap 43,7 persen atau Rp73,7 triliun dari total pagu yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp168,7 triliun.

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sekaligus Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan, penyerapan anggaran sangat mengkhawatirkan.

Menurutnya, penyerapan anggaran memang lebih baik dibandingkan tahun lalu tetapi peningkatan tersebut sangat kecil. “Ini terus terang saja mengkhawatirkan karena walaupun ini lebih baik dari tahun lalu tapi lebih baiknya itu nggak hebat betul,” tutur Kuntoro di kantornya, Jakarta, baru-baru ini.

Dengan penyerapan belanja modal masih di bawah 50 persen, dipastikan belanja modal akan mengalami lonjakan drastis selama dua bulan terakhir atau November-Desember. Tren ini merupakan kebiasaan buruk yang terus berulang bertahun-tahun.

Padahal, dengan adanya TEPPA, penyerapan anggaran diharapkan bisa optimal sebesar75 persen pada akhir kuartal III atau terdistribusi secara merata per kuartalnya. Kuntoro memahami penyerapan belanja modal sedikit berbeda dengan belanja pegawai atau barang karena kontraktor pembangunan yang lebih sering meminta bayaran kontrak sekaligus di akhir tahun.

Namun, lambatnya penyerapan belanja modal juga tidak bisa dilepaskan dari banyaknya kontrak yang harus menunggu waktu lelang.

“Banyak kementerian yang mengajukan anggaran tapi tidak siap. Secara umum, anggaran untuk kantor, misalnya bangun kantor, tapi waktu pengajuan anggaran belum ada DED (design engineering detail). Memang ada satu pihak kontraktor yang sebelumnya pakai invoice lebih ingin dibayar penuh di belakang. Ada lagi yang pelelangan tertunda sekali. Jadi, memang ada beberapa sebab,” paparnya.

Sebagai catatan, lonjakan belanja modal juga belanja lain terjadi pada tahun 2011. Pada akhir bulan November 2011 realisasi penyerapan baru mencapai 69 persen.

Namun, pada akhir tahun mencapai 87 persen, berarti dalam satu bulan ada disburse atau pencairan anggaran senilai hampir Rp270 triliun atau 25 persen dari total APBN. Melihat penyerapan yang masih sangat rendah, Kuntoro pesimistis belanja pemerintah bakal terserap 99 persen hingga akhir tahun.

Dalam upayanya memperbaiki penyerapan itulah, TEPPA kini mengevaluasi belanja K/L per bulan, bukan tiga bulan seperti sebelumnya. Dengan adanya pengawasan belanja yang lebih intensif, terutama belanja modal diharapkan persoalan yang dihadapi bisa segera terselesaikan.

Terkait penyerapan belanja modal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, di kementeriannya belanja modal memang baru terserap sekitar 65 persen. Namun, realisasi fisik dari belanja modal tersebut sudah mencapai 75 persen.

“Pembangunannya sudah jalan, jalannya sudah jadi, jembatannya sudah jadi jembatan itu 70 persen lebih, cuma kan selesai dulu baru dibayar,” jelasnya.

Djoko menyadari percepatan belanja modal di kementeriannya sangat penting dan menjadi ujung tombak dari penyerapan belanja modal secara keseluruhan. Karena itulah, dia terus memantau penyerapannya.

“Kalau nggak salah 85–90 persen (belanja modal total ada di PU),” ucapnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan, total belanja negara per 31 Oktober mencapai Rp1.072,6 triliun atau 69,3 persen dari pagunya (Rp1.548,3 triliun).

Penyerapan belanja tersebut terdistribusi melalui belanja pemerintah pusat (Rp681,5 triliun) serta transfer ke daerah (Rp391,2 triliun). Sementara, penerimaan negara dan hibah per 31 Oktober mencapai Rp997 triliun.

Dengan demikian, ada defisit sebesar Rp75,6 triliun atau 0,88 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit ini jauh dari yang ditargetkan dalam pemerintah, yakni sebesar Rp190,1 triliun (2,23 persen dari PDB). Pembiayaan hingga 31 Oktober mencapai Rp139,1 triliun (73,2 persen dari pagu).

Pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri (Rp165,2 triliun) serta pembiayaan luar negeri (Rp26,2 triliun).