Gapki protes kebijakan pajak impor sawit Perancis
Jum'at, 16 November 2012 - 09:14 WIB
Gapki protes kebijakan pajak impor sawit Perancis
A
A
A
Sindonews.com - Pengusaha sawit memprotes pemberlakuan kenaikan pajak impor minyak sawit di Prancis hingga 300 persen. Alasan Prancis yang menganggap minyak sawit mengganggu kesehatan dinilai tidak masuk akal.
“Kami menyayangkan hal tersebut. Apalagi alasannya terkait kesehatan dan lingkungan,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan kemarin.
Gapki berencana akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait masalah tersebut. Gapki juga meminta pemerintah menunda perundingan tentang kesepakatan kemitraan ekonomi secara komprehensif (comprehensive economic partnertship agreement/ CEPA) ditunda sampai ada kejelasan dari Pemerintah Prancis.
Fadhil menegaskan, Gapki akan berupaya bersama pemerintah untuk mendesak Prancis membatalkan kebijakan tersebut. “Ini bisa memengaruhi penjualan kita. Karena, alasannya demi kesehatan dan lingkungan, padahal faktanya tidak seperti itu,” cetusnya.
Sementara, Ketua Gabungan Ikatan Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga menilai, kebijakan Pemerintah Prancis merupakan permainan pemasaran semata mengingat volume ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke negara tersebut juga tidak besar.
“Kita khawatir kalau mereka membangun isu dengan alasan kesehatan dan lingkungan hanya untuk memengaruhi banyak negara Eropa lainnya,” ucapnya. Terlepas dari benar tidaknya dugaan tersebut, Sahat menilai kebijakan Pemerintah Prancis tidak adil.
Tanpa fakta yang jelas, negara itu menerapkan pajak tinggi untuk produk sawit. Produksi minyak nabati di Prancis bahkan harus mencantumkan bebas kandungan CPO.
“Yang jelas kita harus lihat juga maksud mereka memberlakukan itu seperti apa. Jangan sampai memang sengaja meruntuhkan pasar CPO dunia,” tuturnya. Sebagai catatan, CPO dan produk turunannya yang masuk dalam kelompok lemak dan minyak hewan/nabati merupakan andalan utama produk ekspor Indonesia.
Selama Januari–Agustus, komoditas lemak dan minyak hewan/nabati mampu membukukan ekspor senilai USD14,09 miliar atau naik 0,93 persen dibandingkan periode yang sama pada 2011. Dengan produksi CPO sebesar 23,5 juta ton, Indonesia bahkan mencatatkan dirinya sebagai produsen CPO terbesar di dunia.
Secara keseluruhan, Indonesia menyumbang 47 persen dari kelapa sawit dunia atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (39 persen). Produsen besar kelapa sawit lainnya adalah Nigeria, Thailand, Kolombia, Ekuador, Papua Nugini, Pantai Gading, dan Brasil.
Pasar terbesar bagi CPO Indonesia saat ini adalah India, China, dan Uni Eropa. Pada 2010 saja Indonesia mengekspor hampir 5,8 juta ton CPO ke India atau 35 persen dari total ekspor CPO Indonesia yang mencapai 15,6 juta ton sedangkan ekspor ke AS hanya berkisar 172.200 ton.
Mengingat pentingnya peran CPO terhadap penerimaan negara, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan beberapa waktu lalu menyatakan komitmennya untuk mendukung pemasaran komoditas ini. Gita memastikan, pada KTT APEC ke- 25 di Bali, November 2013 mendatang pemerintah akan memperjuangkan CPO agar bisa masuk ke dalam produk ramah lingkungan yang dibebaskan dari bea masuk mulai 2015.
Sebagai catatan, pada KTT APEC 2011 di Rusia, Indonesia gagal memperjuangkan agar CPO untuk masuk dalam 54 produk ramah lingkungan yang akan dibebaskan bea masuk mulai 2015. Sementara di dalam negeri, permasalahan sawit nasional akan dibahas dalam Konferensi Sawit Internasional (Indonesia Palm Oil International) ke-8 yang akan digelar di Bali pada 29-30 November 2012.
Pertemuan yang akan dihadiri sekitar 1.500 peserta itu akan menyikapi dua hal penting, yakni soal pertumbuhan populasi dan permintaan energi tahun 2025 serta pertumbuhan berkelanjutan sawit nasional.
“Kami menyayangkan hal tersebut. Apalagi alasannya terkait kesehatan dan lingkungan,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan kemarin.
Gapki berencana akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait masalah tersebut. Gapki juga meminta pemerintah menunda perundingan tentang kesepakatan kemitraan ekonomi secara komprehensif (comprehensive economic partnertship agreement/ CEPA) ditunda sampai ada kejelasan dari Pemerintah Prancis.
Fadhil menegaskan, Gapki akan berupaya bersama pemerintah untuk mendesak Prancis membatalkan kebijakan tersebut. “Ini bisa memengaruhi penjualan kita. Karena, alasannya demi kesehatan dan lingkungan, padahal faktanya tidak seperti itu,” cetusnya.
Sementara, Ketua Gabungan Ikatan Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga menilai, kebijakan Pemerintah Prancis merupakan permainan pemasaran semata mengingat volume ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke negara tersebut juga tidak besar.
“Kita khawatir kalau mereka membangun isu dengan alasan kesehatan dan lingkungan hanya untuk memengaruhi banyak negara Eropa lainnya,” ucapnya. Terlepas dari benar tidaknya dugaan tersebut, Sahat menilai kebijakan Pemerintah Prancis tidak adil.
Tanpa fakta yang jelas, negara itu menerapkan pajak tinggi untuk produk sawit. Produksi minyak nabati di Prancis bahkan harus mencantumkan bebas kandungan CPO.
“Yang jelas kita harus lihat juga maksud mereka memberlakukan itu seperti apa. Jangan sampai memang sengaja meruntuhkan pasar CPO dunia,” tuturnya. Sebagai catatan, CPO dan produk turunannya yang masuk dalam kelompok lemak dan minyak hewan/nabati merupakan andalan utama produk ekspor Indonesia.
Selama Januari–Agustus, komoditas lemak dan minyak hewan/nabati mampu membukukan ekspor senilai USD14,09 miliar atau naik 0,93 persen dibandingkan periode yang sama pada 2011. Dengan produksi CPO sebesar 23,5 juta ton, Indonesia bahkan mencatatkan dirinya sebagai produsen CPO terbesar di dunia.
Secara keseluruhan, Indonesia menyumbang 47 persen dari kelapa sawit dunia atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (39 persen). Produsen besar kelapa sawit lainnya adalah Nigeria, Thailand, Kolombia, Ekuador, Papua Nugini, Pantai Gading, dan Brasil.
Pasar terbesar bagi CPO Indonesia saat ini adalah India, China, dan Uni Eropa. Pada 2010 saja Indonesia mengekspor hampir 5,8 juta ton CPO ke India atau 35 persen dari total ekspor CPO Indonesia yang mencapai 15,6 juta ton sedangkan ekspor ke AS hanya berkisar 172.200 ton.
Mengingat pentingnya peran CPO terhadap penerimaan negara, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan beberapa waktu lalu menyatakan komitmennya untuk mendukung pemasaran komoditas ini. Gita memastikan, pada KTT APEC ke- 25 di Bali, November 2013 mendatang pemerintah akan memperjuangkan CPO agar bisa masuk ke dalam produk ramah lingkungan yang dibebaskan dari bea masuk mulai 2015.
Sebagai catatan, pada KTT APEC 2011 di Rusia, Indonesia gagal memperjuangkan agar CPO untuk masuk dalam 54 produk ramah lingkungan yang akan dibebaskan bea masuk mulai 2015. Sementara di dalam negeri, permasalahan sawit nasional akan dibahas dalam Konferensi Sawit Internasional (Indonesia Palm Oil International) ke-8 yang akan digelar di Bali pada 29-30 November 2012.
Pertemuan yang akan dihadiri sekitar 1.500 peserta itu akan menyikapi dua hal penting, yakni soal pertumbuhan populasi dan permintaan energi tahun 2025 serta pertumbuhan berkelanjutan sawit nasional.
(rna)
Lihat Juga :
