Demokrat: Pengangkatan isu inefisiensi PLN terkait 2014
Sabtu, 17 November 2012 - 13:40 WIB
Demokrat: Pengangkatan isu inefisiensi PLN terkait 2014
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPP Partai Demokrat Iksan Modjo menuding ada pihak-pihak yang mengangkat isu kerugian PLN hingga Rp37 triliun untuk meningkatkan citra demi kepentingan politik menjelang Pemilu 2014 mendatang.
"Kejadian ini bukan muncul sekonyong-konyong, tetapi masalah ini buat saya ada latar belakangnya, yaitu kepentingan politik di 2014," kata Iksan Modjo dalam acara Polemik Sindo Radio Network di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).
Pihak-pihak yang kini meributkan kerugian PLN Rp37 triliun, kata Iksan, adalah orang-orang yang juga menyetujui anggaran untuk PLN pada tahun 2009-2010 dulu. Dia mempertanyakan mengapa baru sekarang mereka mempermasalahkan inefisiensi PLN.
"Tahun 2009-2010 baru terangkat karena ada audit BPK, anggota DPR-nya siapa, Komisi VII-nya siapa, kan mereka-mereka juga yang mengawasi dan menyetujui anggaran PLN tersebut, lantas mereka sendiri yang ribut," tutur Iksan.
Seperti diketahui, baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan hasil audit terhadap kinerja PLN periode 2009-2010. Dalam laporan BPK tersebut, disebutkan bahwa PLN mengalami kerugian hingga Rp37 triliun dalam periode selama yang disebutkan.
Terkait hal ini, Komisi VII DPR memanggil Dahlan Iskan untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas laporan BPK itu. Dalam RDP ini, DPR meminta penjelasan dari eks Dirut PLN yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut.
"Kejadian ini bukan muncul sekonyong-konyong, tetapi masalah ini buat saya ada latar belakangnya, yaitu kepentingan politik di 2014," kata Iksan Modjo dalam acara Polemik Sindo Radio Network di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).
Pihak-pihak yang kini meributkan kerugian PLN Rp37 triliun, kata Iksan, adalah orang-orang yang juga menyetujui anggaran untuk PLN pada tahun 2009-2010 dulu. Dia mempertanyakan mengapa baru sekarang mereka mempermasalahkan inefisiensi PLN.
"Tahun 2009-2010 baru terangkat karena ada audit BPK, anggota DPR-nya siapa, Komisi VII-nya siapa, kan mereka-mereka juga yang mengawasi dan menyetujui anggaran PLN tersebut, lantas mereka sendiri yang ribut," tutur Iksan.
Seperti diketahui, baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan hasil audit terhadap kinerja PLN periode 2009-2010. Dalam laporan BPK tersebut, disebutkan bahwa PLN mengalami kerugian hingga Rp37 triliun dalam periode selama yang disebutkan.
Terkait hal ini, Komisi VII DPR memanggil Dahlan Iskan untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas laporan BPK itu. Dalam RDP ini, DPR meminta penjelasan dari eks Dirut PLN yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut.
(gpr)
Lihat Juga :
