Modernisasi pelabuhan mendesak

Sindonews.com - Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia meminta agar dana bantuan luar negeri digunakan untuk percepatan modernisasi pelabuhan-pelabuhan strategis. Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) berharap daya saing logistik nasional akan segera terdongkrak.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat INSA Carmelita Hartoto menegaskan,kunci penurunan biaya logistik pada sektor angkutan laut ada di pelabuhan.

Selama ini, tegas dia, buruknya fasilitas pelabuhan kontainer dan kargo general seperti lapangan penumpukan, dermaga dan alat bongkar muat yang terbatas, akses keluarmasuk pelabuhan, hingga masalah buruh dan penaikan tarif menjadi sumber utama mahalnya biaya logistik.

Oleh karena itu, INSA berharap agar sebagian dana bantuan dari lembaga donor internasional yang diterima pemerintah, khususnya untuk perbaikan infrastruktur, dapat digelontorkan untuk memperbaiki pelabuhan dan mendukung peremajaan armada pelayaran di Indonesia.

“Kalau pelabuhan meningkat daya saingnya karena infrastrukturnya diperbaiki,angkutan laut juga ikut terdorong karena peremajaan armada tergantung ketersediaan infrastruktur pendukungnya,” kata Carmelita di Jakarta akhir pekan lalu.

Dia mengungkapkan, anggota INSA siap berinvestasi menambah kapal-kapalnya dengan ukuran yang lebih besar berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan muatan. Bahkan, menurutnya perusahaan pelayaran banyak yang ingin meremajakan kapalnya,tetapi memilih menunggu hingga pelabuhan di Indonesia benar-benar diperbaiki.

Carmelita mengakui saat ini tidak kurang sekitar 60 persen dari 11.300 unit kapal niaga nasional sudah masuk usia untuk diremajakan. “Namun, kamimenahanrencana peremajaan itu karena menunggu modernisasi pelabuhan dilakukan supaya kapal yang didatangkan bisa bermanfaat secara optimal,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Bank Pembangunan Asia(ADB) memberikan pinjaman program senilai USD300 juta untuk mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui perbaikan konektivitas domestik dan internasional.

ADB bekerja sama dengan pemerintah berupaya mengurangikesenjangan infrastruktur dan memperkuat akses bagi daerah pedesaan yang miskin sehingga akan membuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Sebelumnya,Wakil Kepala Kantor Perwakilan ADB di Indonesia Edimon Ginting mengatakan bahwa konektivitas yang kurang baik, kendala infrastruktur, dan biaya logistik yang tinggi menghalangi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan melakukan upaya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia.

“Sebagai contoh,sekitar 70 persen perbedaan harga beras di daerah di seluruh Indonesia diakibatkan oleh biaya pengiriman, yang merupakan cerminan dari kondisi buruknya jalan,pelabuhan yang padat,dan belum berkembangnya sistem transportasi antarpulau,” paparnya.

Menurut dia, pemerintah Indonesia sebenarnya telah meluncurkan serangkaian reformasi kebijakan yang mengesankan yang bertujuan untuk membangun kerangka finansial dan institusional untuk meningkatkan konektivitas dan infrastruktur.

Program ADB mendukung upaya pemerintah itu untuk mempercepat pembangunan sistem logistik dan infrastruktur yang lebih baik dalam rangka menghubungkan daerah pedesaan dengan pusat pertumbuhan di perkotaan.

Selain itu, lanjutnya, reformasi program itu dinilai juga akan bermanfaat ekonomi secara substansial dan membantu menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan mempromosikan partisipasi sektor swasta yang dinilai penting dalam jasa pelayanan infrastruktur, antara lain dalam meningkatkan teknologi dan inovasi baru serta menghasilkan kesempatan kerja.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan diketahui menganggarkan dana untuk perbaikan dan pengembangan 29 pelabuhan nasional sebesar USD13 miliar hingga 2025.

Dana itu diharapkan dapat mengatasi masalah dalam sistem logistik di jalur laut. Hal ini berdasarkan MP3EI, yaitu diprioritaskan untuk 29 pelabuhan dari sekitar 1.324 pelabuhan di Indonesia yang akan diimplementasikan hingga 2025.