GMII tuding BP Migas ditunggangi asing
Senin, 19 November 2012 - 13:23 WIB
GMII tuding BP Migas ditunggangi asing
A
A
A
Sindonews.com - Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) menuduh BP Migas yang baru saja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai alat kepentingan asing yang ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia.
"Dengan adanya BP Migas, pemerintah dianggap lebih pro kepada kontraktor asing," ucap Ketua Umum GMII Fadhly Hasyim Alimin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/11/2012).
Fadhly menilai, UU Migas yang melahirkan BP Migas pada tahun 2001 silam dibuat atas intervensi asing melalui International Moneter Fund (IMF). IMF, kata dia, memaksa Indonesia menekan pemerintah Indonesia untuk mensahkan UU Migas sebagai syarat pemberian bantuan dari IMF.
"Ini disinyalir merupakan produk IMF yang saat itu Indonesia sangat bergantung terhadap organisasi moneter dunia tersebut," jelas dia.
Karena itu, pihaknya menyambut baik keputusan MK yang membubarkan BP Migas pada Selasa (13/11/2012) lalu. "Keputusan MK mengabulkan gugatan terhadap UU No 22 Tahun 2001 (UU Migas) tentang peran dan fungsi BP Migas yang bertentangan dengan UUD 1945 dengan keputusan membubarkan BP Migas adalah hal yang sangat tepat dan penuh rasa keadilan," pungkasnya.
"Dengan adanya BP Migas, pemerintah dianggap lebih pro kepada kontraktor asing," ucap Ketua Umum GMII Fadhly Hasyim Alimin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/11/2012).
Fadhly menilai, UU Migas yang melahirkan BP Migas pada tahun 2001 silam dibuat atas intervensi asing melalui International Moneter Fund (IMF). IMF, kata dia, memaksa Indonesia menekan pemerintah Indonesia untuk mensahkan UU Migas sebagai syarat pemberian bantuan dari IMF.
"Ini disinyalir merupakan produk IMF yang saat itu Indonesia sangat bergantung terhadap organisasi moneter dunia tersebut," jelas dia.
Karena itu, pihaknya menyambut baik keputusan MK yang membubarkan BP Migas pada Selasa (13/11/2012) lalu. "Keputusan MK mengabulkan gugatan terhadap UU No 22 Tahun 2001 (UU Migas) tentang peran dan fungsi BP Migas yang bertentangan dengan UUD 1945 dengan keputusan membubarkan BP Migas adalah hal yang sangat tepat dan penuh rasa keadilan," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
