REI DIY desak penyediaan bank tanah
Senin, 19 November 2012 - 15:51 WIB
REI DIY desak penyediaan bank tanah
A
A
A
Sindonews.com - Real Estate Indonesia (REI) DIY, mendesak pemerintah menyediakan fasilitas land banking atau bank tanah. Fasilitas ini sangat diperlukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui rumah tapak sejahtera (RTS).
Menyusul tingginya harga tanah di DIY Ketua DPD REI DIY, Remigius Edy Waluyo mengatakan, kebutuhan rumah untuk hunian di DIY masih tinggi. Kebutuhan ini mencapai 100.000 hunian per tahun.
Harga tanah yang mahal, menyulitkan bagi warga berpenghasilan rendah untuk bisa mengakses kredit perumahan. Sebab kebanyakan pengembang justru mengincar perumahan dengan kelas menengah.
REI, ujarnya, akan terus komitmen untuk membangun RTS melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengingat rumah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang harus dipenuhi.
“Disinilah bank tanah sangat diperlukan, untuk memenuhi kebutuhan rumah melalui FLPP,” terangnya di DIY, Senin (19/11/2012).
Menurutnya, bank tanah bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan Pakualaman (Pakualam Ground) ataupun Sultan Ground. Ini akan memudahkan bagi warga miksin bisa mengakses untuk mendapatkan rumah.
Kebijakan pemeritah melalui program FLPP, sudah berjalan bagus. Namun program ini banyak diakses oleh amsyarakat dengan penghasilan tetap seperti PNS dan Polri. Padahal di DIY, banyak masyarakat yang hidup dari sektor non formal, seperti pedagang kaki lima dan UMKM. “Mereka ini sulit untuk bisa menadpatkan kredit dari bank,” jelasnya.
Menurutnya, program FLPP hanya bisa dilaksanakan di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Jika ini terealisasi kuota rumah yang diperlukan mencapai 2.000 unit.
Sementara itu Direktur Sinar Waluyo Grup, Onggo Hartono mengaku telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Giripeni, Wates yang akan dijadikan sebagai perumahan.
Namun type yang akan diangun justru untuk kriteria kelas menengah, dengan sasaran PNS. Sedangkan untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum ada konsep. “Kulonprogo beda dengan daerah lain, harus jeli melihat pasar,” jelasnya.
Menyusul tingginya harga tanah di DIY Ketua DPD REI DIY, Remigius Edy Waluyo mengatakan, kebutuhan rumah untuk hunian di DIY masih tinggi. Kebutuhan ini mencapai 100.000 hunian per tahun.
Harga tanah yang mahal, menyulitkan bagi warga berpenghasilan rendah untuk bisa mengakses kredit perumahan. Sebab kebanyakan pengembang justru mengincar perumahan dengan kelas menengah.
REI, ujarnya, akan terus komitmen untuk membangun RTS melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengingat rumah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang harus dipenuhi.
“Disinilah bank tanah sangat diperlukan, untuk memenuhi kebutuhan rumah melalui FLPP,” terangnya di DIY, Senin (19/11/2012).
Menurutnya, bank tanah bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan Pakualaman (Pakualam Ground) ataupun Sultan Ground. Ini akan memudahkan bagi warga miksin bisa mengakses untuk mendapatkan rumah.
Kebijakan pemeritah melalui program FLPP, sudah berjalan bagus. Namun program ini banyak diakses oleh amsyarakat dengan penghasilan tetap seperti PNS dan Polri. Padahal di DIY, banyak masyarakat yang hidup dari sektor non formal, seperti pedagang kaki lima dan UMKM. “Mereka ini sulit untuk bisa menadpatkan kredit dari bank,” jelasnya.
Menurutnya, program FLPP hanya bisa dilaksanakan di Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Jika ini terealisasi kuota rumah yang diperlukan mencapai 2.000 unit.
Sementara itu Direktur Sinar Waluyo Grup, Onggo Hartono mengaku telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Giripeni, Wates yang akan dijadikan sebagai perumahan.
Namun type yang akan diangun justru untuk kriteria kelas menengah, dengan sasaran PNS. Sedangkan untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum ada konsep. “Kulonprogo beda dengan daerah lain, harus jeli melihat pasar,” jelasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
