Kuota BBM subsidi bobol akibat pencitraan SBY
Selasa, 27 November 2012 - 11:56 WIB
Kuota BBM subsidi bobol akibat pencitraan SBY
A
A
A
Sindonews.com - Indonesian Resources Studies (IRESS) menilai, pencitraan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 lalu sebagai salah satu penyebab terjadinya kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini.
Pasalnya, menjelang Pemilu 2009 lalu SBY menurunkan harga BBM subsidi dari Rp6.000/liter menjadi Rp4.500/liter untuk mendongkrak popularitasnya. Akibatnya, kini konsumsi BBM subsidi menjadi tidak terkendali.
"Karena pencitraan, harga BBM dulu diturunkan dari Rp6.000. Disparitas harga perlu dikurangi. Kalau sekarang terlalu besar, malah jadi mendistorsi ekonomi," ujar Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (27/11/2012).
Menurut Marwan, pemerintah lebih mengedepankan pertimbangan politis daripada dampak sosial ekonomi dalam membuat kebijakan energi. Hal ini membuat kebijakan energi menjadi tidak visioner dan komprehensif.
"Saya kira, kalau kita ingin melayani masyarakat harus profesional, bukan model tambal sulam begini," tambahnya.
Seperti diketahui, Sabtu (24/11/2012) lalu Pertamina mengaku khawatir kuota BBM bersubsidi tidak mencukupi hingga akhir tahun ini. Pasalnya, permintaan BBM bersubsidi hingga 20 November 2012 selalu melampaui jatah yang telah ditetapkan.
"Artinya telah terjadi over (kelebihan) penyaluran terhadap kuota bulan berjalan masing-masing sekitar 1 persen untuk premium dan 4 persen untuk solar dan masih ada potensi terjadi over kuota sampai akhir 2012," terang VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir.
Sementara pemerintah disarankan untuk menambah kuota BBM bersubsidi sebanyak 1,2 juta kiloliter (kl) untuk memenuhi kebutuhan. Penambahan kuota BBM bersubsidi diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp6 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan, pembiayaan untuk penambahan kuota BBM bersubsidi akan menggunakan anggaran dari kas negara. "Dana dari penerimaan nagara dan dana kita di kas negara cukup besar termasuk kalau ada persoalan seperti membayar subsidi energi khususnya BBM bersubsidi," ujarnya.
Dia juga memastikan, anggaran untuk penambahan kuota BBM bersubsidi tersebut tidak akan membahayakan kondisi fiskal Indonesia lantaran masih cukup untuk membiayai subsidi energi.
Pasalnya, menjelang Pemilu 2009 lalu SBY menurunkan harga BBM subsidi dari Rp6.000/liter menjadi Rp4.500/liter untuk mendongkrak popularitasnya. Akibatnya, kini konsumsi BBM subsidi menjadi tidak terkendali.
"Karena pencitraan, harga BBM dulu diturunkan dari Rp6.000. Disparitas harga perlu dikurangi. Kalau sekarang terlalu besar, malah jadi mendistorsi ekonomi," ujar Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (27/11/2012).
Menurut Marwan, pemerintah lebih mengedepankan pertimbangan politis daripada dampak sosial ekonomi dalam membuat kebijakan energi. Hal ini membuat kebijakan energi menjadi tidak visioner dan komprehensif.
"Saya kira, kalau kita ingin melayani masyarakat harus profesional, bukan model tambal sulam begini," tambahnya.
Seperti diketahui, Sabtu (24/11/2012) lalu Pertamina mengaku khawatir kuota BBM bersubsidi tidak mencukupi hingga akhir tahun ini. Pasalnya, permintaan BBM bersubsidi hingga 20 November 2012 selalu melampaui jatah yang telah ditetapkan.
"Artinya telah terjadi over (kelebihan) penyaluran terhadap kuota bulan berjalan masing-masing sekitar 1 persen untuk premium dan 4 persen untuk solar dan masih ada potensi terjadi over kuota sampai akhir 2012," terang VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir.
Sementara pemerintah disarankan untuk menambah kuota BBM bersubsidi sebanyak 1,2 juta kiloliter (kl) untuk memenuhi kebutuhan. Penambahan kuota BBM bersubsidi diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp6 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan, pembiayaan untuk penambahan kuota BBM bersubsidi akan menggunakan anggaran dari kas negara. "Dana dari penerimaan nagara dan dana kita di kas negara cukup besar termasuk kalau ada persoalan seperti membayar subsidi energi khususnya BBM bersubsidi," ujarnya.
Dia juga memastikan, anggaran untuk penambahan kuota BBM bersubsidi tersebut tidak akan membahayakan kondisi fiskal Indonesia lantaran masih cukup untuk membiayai subsidi energi.
(rna)
Lihat Juga :
