Multiple licence tekan bunga bank
Rabu, 28 November 2012 - 09:06 WIB
Multiple licence tekan bunga bank
A
A
A
Sindonews.com - Pembukaan jaringan cabang dinilai oleh Bank Indonesia (BI) sangat berpengaruh terhadap komponen overhead cost atau biaya dana.
Melalui aturan izin berjenjang (multiple licence) dengan pembatasan jaringan kantor, BI berharap akan tercapai efisiensi dari perbankan, berujung kepada pemberian suku bunga kredit yang makin kompetitif.
Sebagaimana diketahui, BI akan mengatur penyebaran jaringan kantor berdasarkan modal inti. Dalam ketentuan yang berlaku 1 Januari 2013 tersebut, kegiatan usaha bank dikelompokkan ke dalam empat kelompok bank berdasarkan modal inti. Pengategorian ini oleh BI disebut dengan BUKU atau Bank Umum Kelompok Usaha.
Kelompok pertama, BUKU 1 untuk modal inti Rp100 miliar hingga kurang Rp1 triliun, BUKU 2 dengan modal inti Rp1 triliun hingga kurang Rp5 triliun, BUKU 3 dengan modal inti Rp5 triliun hingga kurang Rp30 triliun, dan BUKU 4 dengan modal inti Rp30 triliun ke atas. Semakin tinggi modal bank, semakin leluasa bank untuk membuka jaringan.
Direktur Hubungan Masyarakat BI Difi A Johansyah menjelaskan, dalam membuka jaringan tentunya bank membutuhkan biaya dan biaya ini diambil dari modal. Permasalahannya, jika bank memanfaatkan dana pihak ketiga (DPK) yang notabene dihimpun dengan biaya tinggi, akibatnya cost of fund akan semakin terbebani.
“Untuk antisipasi biaya dana itu, bank pun menutupi dengan menaikkan kredit. Ini yang menjadi concern kita. Buka cabang itu jangan pakai duit orang lain, tapi pakai duit sendiri (modal),” ujar Difi dalam diskusi dengan media di Jakarta, kemarin.
Menurut Difi, pembukaan cabang harus dikaitkan dengan modal agar saat ekspansi modal bank memadai. “Modal intinya harus memadai, tidak lagi pas-pasan. Ekspansi ke manamana tapi modal pas-pasan,” ujar Difi.
Bank juga tidak lagi leluasa membuka kantor di wilayah yang konsentrasinya tinggi. BI kemudian membagi zona wilayah pembukaan cabang ke dalam 6 wilayah dengan perhitungan koefisien yang berbeda di tiap wilayah untuk aspek pemerataan.
Di daerah yang konsentrasi tinggi seperti Jakarta, kebutuhan modal untuk membuat kantor cabang makin besar.
Menurut Deputi Direktur Departemen Pengaturan Perbankan BI Pungky P Wibowo, umumnya di zona padat, rasio kredit bermasalah cenderung rendah karena bank bersaing dan mencari nasabah yang bagus sehingga bank bisa beroperasi lebih efisien dibandingkan yang tidak padat. Maka, untuk menciptakan level kompetisi yang sehat, kata Pungky, BI ingin menciptakan kompetisi di wilayah-wilayah tidak padat.
“Akibatnya, efisiensi tercipta dengan sendirinya,” ujar Pungky.
Dia mengatakan, pembagian zona dan besaran koefisien akan ditetapkan secara berkala sesuai perkembangan ekonomi daerah dan cakupan akses layanan perbankan kepada masyarakat. Menurut Pungky, pembagian zona dan penetapan wilayah-wilayah di zona ini bisa berkembang sesuai pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.
Pembagian zona ini sendiri, kata Pungky, telah memperhitungkan produk domestik bruto (PDB) daerah, potensi dana pihak ketiga (DPK), kredit, dan jumlah penduduk
Melalui aturan izin berjenjang (multiple licence) dengan pembatasan jaringan kantor, BI berharap akan tercapai efisiensi dari perbankan, berujung kepada pemberian suku bunga kredit yang makin kompetitif.
Sebagaimana diketahui, BI akan mengatur penyebaran jaringan kantor berdasarkan modal inti. Dalam ketentuan yang berlaku 1 Januari 2013 tersebut, kegiatan usaha bank dikelompokkan ke dalam empat kelompok bank berdasarkan modal inti. Pengategorian ini oleh BI disebut dengan BUKU atau Bank Umum Kelompok Usaha.
Kelompok pertama, BUKU 1 untuk modal inti Rp100 miliar hingga kurang Rp1 triliun, BUKU 2 dengan modal inti Rp1 triliun hingga kurang Rp5 triliun, BUKU 3 dengan modal inti Rp5 triliun hingga kurang Rp30 triliun, dan BUKU 4 dengan modal inti Rp30 triliun ke atas. Semakin tinggi modal bank, semakin leluasa bank untuk membuka jaringan.
Direktur Hubungan Masyarakat BI Difi A Johansyah menjelaskan, dalam membuka jaringan tentunya bank membutuhkan biaya dan biaya ini diambil dari modal. Permasalahannya, jika bank memanfaatkan dana pihak ketiga (DPK) yang notabene dihimpun dengan biaya tinggi, akibatnya cost of fund akan semakin terbebani.
“Untuk antisipasi biaya dana itu, bank pun menutupi dengan menaikkan kredit. Ini yang menjadi concern kita. Buka cabang itu jangan pakai duit orang lain, tapi pakai duit sendiri (modal),” ujar Difi dalam diskusi dengan media di Jakarta, kemarin.
Menurut Difi, pembukaan cabang harus dikaitkan dengan modal agar saat ekspansi modal bank memadai. “Modal intinya harus memadai, tidak lagi pas-pasan. Ekspansi ke manamana tapi modal pas-pasan,” ujar Difi.
Bank juga tidak lagi leluasa membuka kantor di wilayah yang konsentrasinya tinggi. BI kemudian membagi zona wilayah pembukaan cabang ke dalam 6 wilayah dengan perhitungan koefisien yang berbeda di tiap wilayah untuk aspek pemerataan.
Di daerah yang konsentrasi tinggi seperti Jakarta, kebutuhan modal untuk membuat kantor cabang makin besar.
Menurut Deputi Direktur Departemen Pengaturan Perbankan BI Pungky P Wibowo, umumnya di zona padat, rasio kredit bermasalah cenderung rendah karena bank bersaing dan mencari nasabah yang bagus sehingga bank bisa beroperasi lebih efisien dibandingkan yang tidak padat. Maka, untuk menciptakan level kompetisi yang sehat, kata Pungky, BI ingin menciptakan kompetisi di wilayah-wilayah tidak padat.
“Akibatnya, efisiensi tercipta dengan sendirinya,” ujar Pungky.
Dia mengatakan, pembagian zona dan besaran koefisien akan ditetapkan secara berkala sesuai perkembangan ekonomi daerah dan cakupan akses layanan perbankan kepada masyarakat. Menurut Pungky, pembagian zona dan penetapan wilayah-wilayah di zona ini bisa berkembang sesuai pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.
Pembagian zona ini sendiri, kata Pungky, telah memperhitungkan produk domestik bruto (PDB) daerah, potensi dana pihak ketiga (DPK), kredit, dan jumlah penduduk
(rna)
Lihat Juga :
