SK Migas perlu dukungan
Jum'at, 30 November 2012 - 10:03 WIB
SK Migas perlu dukungan
A
A
A
Sindonews.com - Berbagai kalangan meminta para pemangku kepentingan di sektor hulu minyak dan gas bumi mendukung langkah pemerintah membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas).
Dukungan tersebut diharapkan menghilangkan keraguan investor migas di negeri ini. “Apalagi SK Migas menargetkan untuk melakukan efisiensi dengan mencermati cost recovery. Ini sangat bagus karena hal itu yang selalu jadi bibit masalah,” ungkap mantan rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Tunggul K Sirait di Jakarta kemarin.
Hal senada dikatakan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria. Dia menilai, pembentukan SK Migas pada dasarnya dapat diterima masyarakat migas dan juga dimaklumi oleh publik sebagai hak konstitusi pemerintah.
“Dan hal ini juga merupakan keputusan cerdas pemerintah,” tuturnya. Menurut dia, kekhawatiran atas kontrak kerja dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang bisa membahayakan kedudukan pemerintah juga bisa diatasi dengan SK Migas.
Dia menambahkan, hubungan kontrak yang dibuat secara business to government (B to G) juga nyatanya sudah terjadi pada kontrak pertambangan nonmigas. Dukungan juga diberikan mantan Deputi Operasi BP Migas Budi Indarto.
Menurut Budi, dibentuknya SK Migas sebagai pengganti sementara BP Migas adalah tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan adanya jaminan kepastian atas investasi KKKS. “Dan, dengan dibentuknya SK Migas ini bisa membuat mereka tenang. Ini harus dipahami oleh publik,” tuturnya.
Anggota Komisi VII DPR Bobby Adityo Rizaldi menambahkan, dibentuknya SK Migas memang harus dilakukan pemerintah untuk mengganti peran BP Migas yang dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, imbuh dia, untuk selanjutnya peran BP Migas harus digantikan oleh BUMN yang didirikan khusus untuk hal tersebut.
Dukungan tersebut diharapkan menghilangkan keraguan investor migas di negeri ini. “Apalagi SK Migas menargetkan untuk melakukan efisiensi dengan mencermati cost recovery. Ini sangat bagus karena hal itu yang selalu jadi bibit masalah,” ungkap mantan rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Tunggul K Sirait di Jakarta kemarin.
Hal senada dikatakan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria. Dia menilai, pembentukan SK Migas pada dasarnya dapat diterima masyarakat migas dan juga dimaklumi oleh publik sebagai hak konstitusi pemerintah.
“Dan hal ini juga merupakan keputusan cerdas pemerintah,” tuturnya. Menurut dia, kekhawatiran atas kontrak kerja dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang bisa membahayakan kedudukan pemerintah juga bisa diatasi dengan SK Migas.
Dia menambahkan, hubungan kontrak yang dibuat secara business to government (B to G) juga nyatanya sudah terjadi pada kontrak pertambangan nonmigas. Dukungan juga diberikan mantan Deputi Operasi BP Migas Budi Indarto.
Menurut Budi, dibentuknya SK Migas sebagai pengganti sementara BP Migas adalah tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan adanya jaminan kepastian atas investasi KKKS. “Dan, dengan dibentuknya SK Migas ini bisa membuat mereka tenang. Ini harus dipahami oleh publik,” tuturnya.
Anggota Komisi VII DPR Bobby Adityo Rizaldi menambahkan, dibentuknya SK Migas memang harus dilakukan pemerintah untuk mengganti peran BP Migas yang dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, imbuh dia, untuk selanjutnya peran BP Migas harus digantikan oleh BUMN yang didirikan khusus untuk hal tersebut.
(rna)
Lihat Juga :
