Apindo : Biaya birokrasi di Indonesia 3 kali lipat
Kamis, 06 Desember 2012 - 13:40 WIB
Apindo : Biaya birokrasi di Indonesia 3 kali lipat
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan, pengeluaran perusahaan di Indonesia untuk birokrasi sangat besar. Nilai ini tiga kali lipat dibanding pengeluaran perusahaan untuk birokrasi di luar negeri.
Menurut Sofjan, pengeluaran perusahaan untuk birokrasi di luar negeri hanya sekitar 5-6 persen, sedangkan Indonesia mampu mencapai 15 persen. "Besar sekali, ya kita sekarang kalau ongkos-ongkos kita 15 persen dari biaya kita," ujar Sofjan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (6/12/2012).
Apalagi, lanjut Sofjan dalam kasus birokrasi di negara ini, sistem ilegal lebih banyak dibandingkan dengan legal. Hal ini menyebabkan kompetisi dengan barang-barang impor makin memberatkan industri dalam negeri.
"Birokrasi yang ilegal-ilegal, itu lebih banyak dari yang legal-legal. Dan itu, yang bikin kita tidak bisa kompetisi. Sekarang demo buruh, kita yang beradu dan bikin pusing," jelasnya.
Sofjan menegaskan, musuh utama industri dalam negeri saat ini adalah produk impor. Jika efisiensi tidak bisa diciptakan, maka sangat sulit untuk mempertahankan perusahaan di Indonesia.
"Kita dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengefesiensikan untuk mengurangi birokrasi dan juga hal-hal seperti itu. Tapi ini malah bertambah dengan otonomi daerah dan itu yang harus kita jaga," pungkasnya.
Terkait efisiensi, Sofjan menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur juga mesti dilakukan. Beberapa regulasi yang mendorong, seperti pembebasan lahan akan sangat membantu pengusaha dalam menyalurkan investasinya.
"Jadi baik di buruh, di birokrasi dan infrastrukturnya. Jadi, mungkin kita tidak bisa kompetisi di luar. Jadi, juga bukan karena buruhnya saja, pemerintah harus tanggung jawab juga. Jangan semua dibebankan ke kita (pengusaha). Kita tidak bsa mengkompetisi lagi," ujarnya.
Menurut Sofjan, pengeluaran perusahaan untuk birokrasi di luar negeri hanya sekitar 5-6 persen, sedangkan Indonesia mampu mencapai 15 persen. "Besar sekali, ya kita sekarang kalau ongkos-ongkos kita 15 persen dari biaya kita," ujar Sofjan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (6/12/2012).
Apalagi, lanjut Sofjan dalam kasus birokrasi di negara ini, sistem ilegal lebih banyak dibandingkan dengan legal. Hal ini menyebabkan kompetisi dengan barang-barang impor makin memberatkan industri dalam negeri.
"Birokrasi yang ilegal-ilegal, itu lebih banyak dari yang legal-legal. Dan itu, yang bikin kita tidak bisa kompetisi. Sekarang demo buruh, kita yang beradu dan bikin pusing," jelasnya.
Sofjan menegaskan, musuh utama industri dalam negeri saat ini adalah produk impor. Jika efisiensi tidak bisa diciptakan, maka sangat sulit untuk mempertahankan perusahaan di Indonesia.
"Kita dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengefesiensikan untuk mengurangi birokrasi dan juga hal-hal seperti itu. Tapi ini malah bertambah dengan otonomi daerah dan itu yang harus kita jaga," pungkasnya.
Terkait efisiensi, Sofjan menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur juga mesti dilakukan. Beberapa regulasi yang mendorong, seperti pembebasan lahan akan sangat membantu pengusaha dalam menyalurkan investasinya.
"Jadi baik di buruh, di birokrasi dan infrastrukturnya. Jadi, mungkin kita tidak bisa kompetisi di luar. Jadi, juga bukan karena buruhnya saja, pemerintah harus tanggung jawab juga. Jangan semua dibebankan ke kita (pengusaha). Kita tidak bsa mengkompetisi lagi," ujarnya.
(rna)
Lihat Juga :
