Hambatan pertumbuhan ekonomi 2013 versi Apindo
Senin, 10 Desember 2012 - 11:54 WIB
Hambatan pertumbuhan ekonomi 2013 versi Apindo
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyatakan beberapa poin yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi di 2013. Hal ini berkaitan dengan proyeksi yang diberikan oleh Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang memprediksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,1 hingga 6,6 persen.
"KEN masih lebih optimis dari apa yang dibicarakan kalangan swasta saat ini terkait pertumbuhan ekonomi dan untuk kisaran itu saya masih ragu," kata Sofjan di Gedung Bank Mega, Jakarta, Senin (10/12/2012).
Permasalahan pertama, Sofjan menyatakan adalah politik dalam negeri. Menuju 2014, menurutnya banyak hal yang pastinya akan menghambat iklim dunia usaha untuk berkembang dan maju. "Saya harap itu menjadi pertimbangan KEN," tegasnya.
Kedua, adalah terkait ketidakpastian hukum yang terlihat bermunculan di beberapa waktu terakhir. Sofjan mencontohkan kasus pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Pasalnya, 11 tahun institusi ini berdiri, pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) tiba-tiba keluarkan putusan pembubaran. "Jangan-jangan nanti kita membutuhkan lawyer khusus untuk menangani masalah ini," tambah Sofjan.
Terakhir adalah persoalan konsumsi domestik yang diperkirakan akan terus melonjak. Sofjan menilai hal ini cukup dikhawatirkan, karena usaha di dalam negeri tidak mampu menahan hal tersebut. "Harusnya kan dimanfaatkan oleh usaha dalam negeri," pungkasnya.
"KEN masih lebih optimis dari apa yang dibicarakan kalangan swasta saat ini terkait pertumbuhan ekonomi dan untuk kisaran itu saya masih ragu," kata Sofjan di Gedung Bank Mega, Jakarta, Senin (10/12/2012).
Permasalahan pertama, Sofjan menyatakan adalah politik dalam negeri. Menuju 2014, menurutnya banyak hal yang pastinya akan menghambat iklim dunia usaha untuk berkembang dan maju. "Saya harap itu menjadi pertimbangan KEN," tegasnya.
Kedua, adalah terkait ketidakpastian hukum yang terlihat bermunculan di beberapa waktu terakhir. Sofjan mencontohkan kasus pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Pasalnya, 11 tahun institusi ini berdiri, pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) tiba-tiba keluarkan putusan pembubaran. "Jangan-jangan nanti kita membutuhkan lawyer khusus untuk menangani masalah ini," tambah Sofjan.
Terakhir adalah persoalan konsumsi domestik yang diperkirakan akan terus melonjak. Sofjan menilai hal ini cukup dikhawatirkan, karena usaha di dalam negeri tidak mampu menahan hal tersebut. "Harusnya kan dimanfaatkan oleh usaha dalam negeri," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
